RRI.CO.ID, Gorontalo – Dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) di lingkungan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melaksanakan kegiatan pendampingan pengunggahan data dukung IRH di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Gorontalo,

Tim pendamping dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo terdiri atas Sutrisno S. Ade selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Yuniar Kurniawaty sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda. Keduanya memberikan arahan teknis serta pendampingan langsung dalam proses penginputan dan pengunggahan data serta dokumen pendukung pada sistem Indeks Reformasi Hukum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut operator pengelola data IRH pada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Aan Kasim, yang bertanggung jawab dalam proses penginputan data dan pengunggahan dokumen pendukung ke dalam aplikasi IRH.

Kegiatan diawali dengan pemaparan mekanisme penilaian IRH, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait pemenuhan indikator dan kelengkapan dokumen pendukung. Selanjutnya, tim melakukan pendampingan teknis secara langsung dalam proses penginputan serta pengunggahan data ke dalam sistem.

Pendampingan ini bertujuan memberikan dukungan teknis kepada Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan data dan dokumen pendukung pada sistem penilaian IRH yang dikelola oleh Kementerian Hukum. Dengan adanya pendampingan tersebut, data yang disampaikan diharapkan dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap indikator serta mekanisme penilaian Indeks Reformasi Hukum, sehingga proses penginputan dan pengunggahan data dapat dilakukan secara tepat, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, proses pendampingan pengunggahan data IRH di Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo berjalan lancar dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan, indikator penilaian, serta mekanisme pengelolaan data dalam sistem IRH.