Kemenkum Gorontalo Matangkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2026

RRI.CO.ID, Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar Rapat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum, Kamis 19 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun strategi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026 secara terarah dan terukur.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Mananga P.M. Biantong, serta diikuti jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) bersama tim pelaksana. Pertemuan tersebut membahas pembagian tugas sekaligus strategi pelaksanaan Rencana Aksi PK 2026 agar seluruh target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Dalam pembahasan, ditetapkan tiga sasaran program utama, yakni meningkatnya layanan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta peningkatan maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah Gorontalo. Ketiga fokus tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan hukum sekaligus mendorong pemanfaatan KI secara produktif.

Saat ini, Bidang Pelayanan KI tengah memfokuskan upaya pada peningkatan pendaftaran merek kolektif. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 31 KDMP yang telah siap mengajukan pendaftaran merek. Optimalisasi ini diyakini dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing usaha masyarakat Gorontalo di pasar yang lebih luas.

Selain itu, jajaran Divisi Pelayanan Hukum juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Gorontalo Utara guna mendorong potensi pendaftaran Hak Cipta serta memperkuat layanan penegakan hukum di bidang KI.

Melalui langkah strategis ini, Kementerian Hukum Gorontalo berkomitmen menghadirkan layanan Kekayaan Intelektual yang profesional, akuntabel, dan responsif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan kreativitas masyarakat.