RRI.CO.ID, Gorontalo – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, menggelar kegiatan Press Conference ALCo Regional, Makro Ekonomi, Keuangan, dan Moneter Lo Hulonthalo, yang digelar pada Selasa, 27 Januari 2026. Kegatan ini menjadi forum strategis untuk memaparkan kondisi fiskal, ekonomi regional, serta arah kebijakan ke depan.

Kepala Bidang PPA II, Kanwil (DJPb) Provinsi Gorontalo, Muh. Fahmi Wijaya, pada momen tersebut menyampaikan, meskipun perekonomian di Provinsi Gorontalo dihadapkan pada sejumlah tantangan global, kinerja fiskal APBN tahun 2025 tetap dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia memaparkan bahwa APBN di Provinsi Gorontalo tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari Outlook yang ditargetkan. Namun, capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Hal ini, menurut Fahmi, disebabkan oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan dalam basis penerimaan perpajakan yang turut mempengaruhi kinerja pendapatan daerah.

"Kinerja fiskal APBN secara nasional di Provinsi Gorontalo di tahun 2025 dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen terhadap Outlook. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2024 sebagai dampak dari menurunnya harga komoditas dan perlambatan basis penerimaan perpajakan," ujar Fahmi 

Pada kesempatan tersebut Fahmi juga mengungkapkan, belanja negara di  Provinsi Gorontalo mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen terhadap Outlook. Belanja negara ini, lanjutnya, terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian, terutama melalui subsidi, bantuan sosial dan program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen terhadap Outlook. Dimana belanja negara terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian melalui subsidi bantuan sosial dan program prioritas," jelas Fahmi 

Meski terjadi defisit anggaran, Fahmi menekankan bahwa defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB, yang tetap terkendali dalam batas yang wajar. Untuk menjaga kualitas fiskal yang lebih baik di masa depan, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan reformasi dalam sistem pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN.

"Defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Namun, defisit tetap terkendali. Langkah-langkah reformasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan," Ucapnya 

Dalam kesempatan ini, Fahmi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian target-target fiskal yang telah ditetapkan. Dengan upaya kolaboratif tersebut, diharapkan perekonomian Provinsi Gorontalo dapat terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. (RA)