KBRN, Gorontalo : Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo kembali menyelenggarakan Press Conference Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional dengan periode realisasi hingga 30 November 2025, bertempat di aula Mohuyula Kanwil DJPb, Selasa (23/12/25). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memaparkan kondisi fiskal, ekonomi regional, serta arah kebijakan ke depan.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto dalam paparannya menegaskan, momentum pertumbuhan ekonomi Gorontalo tetap solid menjelang akhir tahun 2025. Kinerja positif lintas sektor dinilai mampu menopang stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global dan domestik.

Berdasarkan data konsolidasi regional, realisasi Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tercatat sebesar Rp5.502,58 miliar atau 68,07 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp5.033,81 miliar atau 62,85 persen dari total pagu anggaran.

Adnan menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat. Kontribusi Transfer ke Daerah (TKD) masih mendominasi struktur pendapatan APBD dengan porsi mencapai 82,25 persen, yang menunjukkan peran penting APBN dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Dalam pemaparannya, Adnan menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain pengelolaan anggaran, Kanwil DJPb juga melaporkan kondisi kekayaan negara di wilayah Gorontalo.

"Total nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Gorontalo tercatat mencapai Rp27,98 triliun. Aset tersebut didominasi oleh infrastruktur strategis, antara lain Jalan dan Jembatan senilai Rp15,14 triliun, serta Gedung dan Bangunan senilai Rp7,80 triliun, yang menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi," Ujar Adnan Wimbyarto

Sebagai Regional Chief Economist, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo turut mendiseminasikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025. Kajian ini menyajikan analisis komprehensif terkait indikator makroekonomi, pelaksanaan anggaran, serta isu-isu tematik strategis bagi para pemangku kepentingan daerah. Adnan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo tetap terjaga berkat sinergi lintas sektor dan peran aktif APBN dalam merespons dinamika perekonomian global maupun nasional.

Menutup tahun anggaran 2025, pemerintah memberikan perhatian khusus pada efektivitas program perlindungan sosial. Adnan menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi.

“Kami mendorong pengembangan dashboard untuk memantau penyaluran, pemanfaatan, dan dampak bantuan sosial secara real-time. Ini penting untuk mengurangi targeting error dan memungkinkan penyesuaian kebijakan secara cepat,” tambah Kakanwil

Selain itu, peningkatan literasi finansial dan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menjadi prioritas. Pendampingan intensif diharapkan dapat mendorong pemanfaatan bantuan sosial untuk kegiatan produktif serta perencanaan keuangan rumah tangga yang lebih berkelanjutan.

Mengakhiri konferensi pers, Adnan Wimbyarto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, yang telah berperan aktif dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan komitmen Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk terus mengoptimalkan peran APBN demi kesejahteraan masyarakat. (RA)