KBRN, Gorontalo : Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo hingga 30 Agustus 2025 menunjukkan perkembangan positif, meski masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama terkait defisit anggaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, pada kegiatan Press Conference APBN Lo Hulonthalo, Kinerj Makro Ekonomi, Keuangan dan Moneter Regional Gorontalo, bertempat di Aula Mohuyula, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Kamis (25/09/25).

Menurut Kakanwil DJPb Adnan Wimbyarto, hingga 30 Agustsu 2025 realisasi APBN di Provinsi Gorontalo dari sisi Penerimaan mencapai Rp827,21 miliar 56,87 persen dari target penerimaan. Sementara dari sisi belanja negara, dari total pagu sebesar Rp10 triliun, telah terserap sebesar Rp6.797,26 miliar atau 63,87 persen.

“Untuk realisasi APBN di Provinsi Gorontalo sampai dengan 30 Agustus dari sisi penerimaan tercatat sebesar Rp827,21 miliar atau 56,87 persen dari target penerimaan,” ujar Adnan Wimbyarto

“Kalau kita lihat, pagu anggaran Gorontalo tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dari sisi penerimaan dan belanja, Gorontalo masih mengalami defisit sebesar Rp5.970,06 miliar. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana pendapatan daerah bisa terus ditingkatkan,” tegasnya

Lebih lanjut, Adnan memerinci bahwa dari total pendapatan Rp827,21 miliar, penerimaan dari sektor perpajakan masih mendominasi, menyumbang 63,59 persen dari total penerimaan. Komponen Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor terbesar dengan capaian nominal sebesar Rp197,99 miliar.

Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tercatat telah mencapai Rp1,2 miliar atau 117,69 persen dari target, menunjukkan performa yang sangat baik.

Dari sisi belanja, Adnan menegaskan, serapan sudah mencapai 63,87 persen dan pihaknya mendorong seluruh satuan kerja (satker) agar mempercepat pencairan anggaran, terutama memasuki semester II tahun anggaran.

“Diharapkan tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Belanja pegawai masih mendominasi dengan capaian Rp1.334,12 miliar atau 77 persen dari pagu. Sementara belanja sosial menjadi komponen tertinggi kedua dengan realisasi mencapai 85,21 persen,” jelas Adnan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi serta percepatan pelaksanaan program-program pemerintah agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal dan merata di seluruh wilayah Gorontalo. (RA)