KBRN, Gorontalo : Fenomena penurunan daya beli masyarakat yang semakin terasa pada tahun 2025 bukanlah masalah baru. Hal ini sudah mulai terlihat sejak kuartal akhir tahun 2024 dan terus menjadi topik pembicaraan di berbagai kalanga.

Menurut Akademisi Rifi Fazrina Djuuna, fenomena ini merupakan dinamika nasional yang kini menjadi perhatian banyak pihak. Rifi menjelaskan, ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Salah satunya, tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, PHK merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berbelanja dan mengonsumsi barang.

"Dari sudut pandang akademisi, sebenarnya kalau kita berbicara soal fenomena penurunan daya beli masyarakat, ini sesuatu yang sangat real terlihat bukan hanya di tahun 2025, bahkan sudah terlihat mulai di kuartal akhir tahun 2024," ujar Rifi pada dialog interaktif, Rabu (16/04/25).

"Salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan orang mau belanja dan mengonsumsi barang itu adalah adanya pendapatan," jelasnya. "Jika kemampuan untuk memperoleh pendapatan terbatas, baik itu melalui pekerjaan formal maupun informal, tentu saja itu akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat." Tambahnya

Selain PHK, isu lainnya yang juga memengaruhi daya beli masyarakat adalah menurunnya pendapatan kelas menengah. Rifi menyebutkan, kelas menengah di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo, kini semakin terhimpit. Padahal, kelas menengah ini adalah pendorong utama konsumsi di Indonesia. Selain itu, pengaruh inflasi yang cukup tinggi dan biaya hidup yang semakin memberatkan masyarakat kelas menengah. Dengan kondisi ini, banyak dari mereka yang mulai beralih untuk menyimpan uang ketimbang berbelanja.

“Jika kita lihat struktur perekonomian, masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok: miskin, kelas menengah, dan kelas atas. Yang terjadi sejak tahun 2024 adalah kelas menengah semakin terhimpit, sementara kelas menengah ini merupakan pendorong konsumsi utama," jelasnya

"Karena inflasi yang cukup tinggi dan biaya hidup yang semakin memberatkan, mereka cenderung untuk melakukan precautionary saving atau menabung sebagai langkah berjaga-jaga," kata Rifi. "Hal ini tentu berdampak langsung pada pelaku UMKM, yang akan merasakan penurunan permintaan karena masyarakat cenderung untuk tidak berbelanja." Terangnya

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Dalam situasi di mana masyarakat lebih memilih untuk menabung, pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pelanggan yang bersedia untuk membeli produk atau jasa mereka.

"UMKM sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Ketika daya beli turun, maka permintaan terhadap produk UMKM juga menurun. Ini akan semakin menekan pelaku UMKM," tambah Rifi.

Menurut Rifi, penanganan terhadap isu ini membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memberikan perlindungan bagi kelas menengah, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. (RA)