KBRN, Jakarta: Perekonomian Indonesia masih membukukan kinerja yang positif di tengah perlambatan ekonomi global. Tapi dibalik kinerja ekonomi yang terlihat stabil, ada persoalan serius yaitu jumlah masyarakat kelas menengah yang makin menyusut.
“Kelas menengah berperan penting dalam kinerja pembangunan ekonomi. Kelas menengah memainkan peran sosial-politik penting, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” kata Bustanul Arifin dari INDEF dalam diskusi publik ‘Kelas Menengah Turun Kelas’, Senin (9/9/2024)
Menurut Bustanul, semakin berkurangnya kelas menengah dalam struktur masyarakat merupakan ‘lampu kuning’ alias harus diwaspadai. Dia mencontohkan sejumlah negara di Amerika Latin yang mengalami guncangan akibat jumlah kelas menengahnya yang minim.
“Kalau jumlah kelas menengah turun terlalu jauh, lalu terjadi kekosongan, kita ngeri deh. Kita lihat Amerika Latin, ya Kolombia, Panama dan Venzuela yang kelas menengahnya minim,” ucap Bustanul yang merupakan Ekonom Senior di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Negara-negara itu, struktur masyarakatnya, dari masyarakat kelas atas, langsung melompat ke kelas masyarakat bawah. “Kelas menengahnya ada, tapi sangat sedikit dan ini berbahaya,” kata Bustanul.
Untuk itu, pemerintah harus mulai memberikan perhatian kelompok masyarakat kelas menengah. Sehingga jumlahnya tidak semakin menyusut dan membahayakan kondisi sosial dan perekonomian domestik.
Solusinya adalah industrialisasi, mengingat jumlah kelas menengah turun salah satu penyebabnya karena Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Tetapi untuk membangkitkan kembali industrialisasi, fondasi dasarnya mesti terlebih dulu dibangun yakni transformasi pangan dan pertanian.
“Apa yang dapat kita andalkan dari industrialisasi, jika transformasi pangan dan pertaniannya tidak diperbaiki. Kalau industrialisasi terjadi, nilai tambahnya lebih kuat dan lapangan kerja akan terbentuk,” ujar Bustanul.
“Dan biasanya, kalau fondasi ekonominya kuat, kelas menengahnya akan lebih agile dan tangguh. Disertai dengan kebijakan berupa insentif untuk ekonomi kreatif, kemitraan usaha besar, kecil dan menengah serta dukungan kebijakan lainnya,” kata Bustanul lagi.
Beban Berat Kelas Menengah
Ilustrasi. Suasana di kawasan Pasar Tanah Abang Blok A yang selalu ramai pengunjung mengindikasikan daya beli masyarakat. Namun daya beli masyarakat beberapa bulan terkahir ditengarai menurun, tercermin dari deflasi yang terjadi selama empat bulan terakhir secara berturut-turut. (Foto: Antara / Lia Wanadriani )
Siapa sebenarnya yang masuk dalam kelompok masyarakat kelas menengah? World Bank mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran di rentang Rp1,2 juta-Rp6 juta per bulan per kapita.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat kelas menengah mengalami peningkatan pada periode tahun 2014-2019. Jumlahnya mulai menurun, sejak merebaknya pandemi Covid 19.
Pada tahun 2019 sebelum pandemi, jumlah kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta orang. Setelah masa pandemi tahun 2020, jumlah kelas menengah menurun menjadi 53,83 juta orang di tahun 2021.
“Tahun 2022, jumlahnya menyusut menjadi 49,51 juta orang, tahun 2023 masih menurun menjadi 48,27 juta orang. Dan tahun 2024 menurun lagi menjadi 47,85 juta orang,” kata Pelaksana Tugas BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menyampaikan laporannya akhir Agustus lalu.
Penyusutan jumlah kelas menengah ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat mengandalkan elemen konsumsi rumah tangga. Mengingat konsumsi kelas menengah, menurut data BPS, lebih dari 80 persen dari total konsumsi penduduk di Indonesia.
Selama lima tahun terakhir masyarakat kelas menengah bisa dibilang harus memikul beban pengeluaran yang menggerus pendapatannya. Sementara dukungan ekonomi terhadap kelas menengah tidak sebesar yang diberikan pada masyarakat kelas bawah.
“Masyarakat kelas menengah seringkali tidak mendapatkan manfaat atau subsidi yang diterima kelas bawah. Di sisi lain, kelas menengah tidak memiliki sumber daya sebanyak masyarakat kelas atas,” kata Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto.
Selain itu, kata Eko, kelas menengah menanggung banyak beban pajak dan iuran. Misalnya, pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak kendaraan bermotor, belum lagi berbagai retribusi dan biaya asuransi.
Apalagi sekarang mulai muncul wacana seputar kenaikan harga BBM, BPJS dan hingga pungutan untuk dana pensiun. Semua isu yang akan menghantam daya beli kelas menengah, sehingga mereka akan menekan konsumsinya.
“Masyarakat kelas menengah itu sangat rasional. Kalau dia tahu tahun depan tidak lebih baik dari tahun ini, mereka akan mulai ngirit atau berhemat,” ucap Eko.
Karena itu Eko mengingatkan pemerintah untuk tidak menyepelekan jumlah kelas menengah yang makin berkurang. Menurutnya, pemerintah harus menunda kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada tergerusnya pendapatan kelas menengah.
“Harusnya pemerintah itu perlu ada kordinasi dan tidak melempar isu yang akan menghantam daya beli kelas menengah. Tidak semua diselesaikan dengan kebijakan kenaikan harga,” kata Eko.
Penurunan daya beli, menurut Eko, sudah terlihat dari deflasi terjadi empat bulan berturut-turut di tahun ini. Jika tidak segera diantisipasi, masyarakat kelas menengah bukan tidak mungkin semakin turun kelas.
Itu artinya penduduk rentan miskin atau bahkan jadi jatuh miskin akan semakin bertambah. Jika demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi yang stabil akan dipertanyakan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....