Rantai Dingin, Mata Rantai yang Hilang dari Kesejahteraan Nelayan

LAUT Indonesia menyimpan kekayaan ikan yang melimpah. Namun, bagi sebagian nelayan, kekayaan itu belum otomatis berubah menjadi kesejahteraan.

Di tengah potensi sumber daya perikanan yang besar, pendapatan rata-rata nelayan Indonesia masih berada di kisaran Rp2,5 juta per orang per bulan. Angka tersebut dinilai belum ideal untuk menopang kebutuhan keluarga nelayan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyebut jika menggunakan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar Rp1,1 juta per orang dan asumsi satu pencari nafkah menopang empat anggota keluarga, maka pendapatan minimum yang dibutuhkan sekitar Rp4,4 juta per keluarga per bulan.

"Harusnya minimum pasungan pendapatan nelayan itu minimal Rp4,4 juta. Ini masih Rp2,5 juta. Jadi masih ada sesuatu yang salah dengan cara kita memanajemen perikanan," kata Rokhmin dalam Seminar bertajuk "Penguatan Rantai Dingin untuk Mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kesejahteraan Nelayan, dan Ketahanan Pangan Indonesia" di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta, Kamis, 10 September 2026.

Persoalannya ternyata bukan semata-mata soal berapa banyak ikan yang ditangkap. Di balik rendahnya pendapatan nelayan, terdapat persoalan lain yang tak kalah krusial: ikan mudah rusak, rantai dingin terbatas, dan sebagian hasil tangkapan bahkan terbuang sebelum sampai ke konsumen.

Ikan Melimpah, Nilainya Hilang di Perjalanan

Rokhmin menilai pengelolaan perikanan tangkap setidaknya harus mencapai dua tujuan utama. Pertama, memastikan nelayan hidup sejahtera. Kedua, menjaga stok ikan tetap lestari.

Namun, dua tujuan tersebut masih menghadapi tantangan.

Di sejumlah wilayah, tingkat penangkapan ikan bahkan telah melampaui maximum sustainable yield (MSY) atau tingkat produksi maksimum yang masih dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Wilayah yang sudah berada dalam status merah, menurut Rokhmin, semestinya tidak lagi meningkatkan penangkapan. Aktivitas penangkapan justru perlu dikurangi. Sementara wilayah kuning dinilai berada pada tingkat yang sesuai dengan MSY dan wilayah hijau masih memiliki ruang untuk meningkatkan penangkapan secara terukur.

Artinya, persoalan perikanan Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi.

Ikan harus ditangkap secara berkelanjutan, dijaga mutunya, kemudian dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Di titik inilah rantai dingin menjadi penting.

"Ikan itu komoditas yang highly perishable, sangat mudah busuk. Lalu aplikasi rantai dingin kita itu sedikit sekali," kata Rokhmin, yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Menurut data yang dipaparkannya, dari sekitar 15 juta ton produksi ikan Indonesia yang berasal dari perikanan tangkap dan budidaya, kurang dari 12 persen yang tertangani sistem rantai dingin sejak produksi hingga distribusi.

Keterbatasan tersebut membuat kualitas ikan berpotensi turun sejak didaratkan hingga tiba di tangan konsumen. Ketika mutu menurun, harga pun ikut jatuh.

Lebih jauh, sekitar 20–25 persen hasil tangkapan ikan diperkirakan terbuang akibat fish loss, terutama karena pembusukan dan penurunan mutu.

"Mutu ikan dari laut sampai ke darat itu sudah terjun bebas. Jadi harga jualnya biasanya rendah. Sudah begitu ada fish loss, sekitar 20 sampai 25 persen hasil tangkapan ikan di Indonesia itu terbuang begitu saja," ujarnya.

Rantai Dingin Bukan Sekadar Ruang Penyimpanan

Karena itu, pembangunan rantai dingin tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk menyimpan ikan.

Teknologi yang digunakan harus mampu menjaga kualitas sekaligus efisien dari sisi energi dan biaya. Lebih penting lagi, teknologi tersebut harus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Rokhmin menekankan sistem rantai dingin juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Sebab, fasilitas pendinginan membutuhkan energi besar dan memiliki kontribusi terhadap emisi karbon.

"Kita perlu rantai dingin, tetapi harus kita pilih sistem dan teknologi yang low carbon, atau kalau bisa zero carbon, no emission at all," tegasnya.

Karena itu, teknologi cold storage yang dikembangkan untuk sektor perikanan Indonesia idealnya memiliki sejumlah karakteristik: ramah lingkungan, hemat energi, mudah dipindahkan, terjangkau, serta mudah dioperasikan dan dirawat.

Indonesia, kata Rokhmin, membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan negara dengan wilayah daratan yang lebih terkonsentrasi.

"Indonesia ini the largest archipelago on earth. Harusnya sistem cold storage yang permanen kurang relevan. Bagus yang mobile," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pendingin permanen di lokasi yang kurang tepat berisiko membuat infrastruktur tidak dimanfaatkan secara optimal ketika pusat produksi ikan bergeser.

Sebaliknya, fasilitas cold storage portabel dapat mengikuti dinamika produksi dan aktivitas nelayan.

Dari Reefer Container hingga Cold Storage Portabel

Persoalan pilihan teknologi tersebut turut menjadi sorotan dalam seminar yang dihadiri sekitar 100 peserta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi, asosiasi rantai dingin, serta pelaku industri refrigerasi tersebut.

Pada forum tersebut, Advisor TITAN Indonesia dari PT DS Solutions International, Kelvin Lim, menyoroti penggunaan reefer container sebagai fasilitas penyimpanan.

Menurut Kelvin, reefer container pada dasarnya dirancang untuk mengangkut muatan dalam perjalanan, bukan sebagai fasilitas penyimpanan dingin jangka panjang.

"Banyak pelaku usaha yang berkembang, ketika butuh solusi penyimpanan dingin, refleksnya langsung membeli reefer container karena paling mudah ditemukan di pasaran. Tapi ini keliru sejak awal," katanya.

Ia bahkan memaparkan simulasi biaya listrik. Dengan konsumsi rata-rata 5 kW yang beroperasi selama 24 jam dalam 30 hari, satu unit membutuhkan sekitar 3.600 kWh listrik per bulan.

Dengan asumsi tarif Rp1.444 per kWh, biaya listriknya mencapai sekitar Rp5,2 juta per bulan.

Angka tersebut menjadi gambaran bahwa memilih teknologi penyimpanan dingin bukan sekadar persoalan harga pembelian awal, tetapi juga biaya operasional sepanjang masa penggunaan.

Sebagai alternatif, Kelvin memperkenalkan ArcticStore Horizon, teknologi cold storage portabel berbasis panel surya dari TITAN Containers.

Menurut klaim perusahaan, teknologi tersebut berpotensi memangkas konsumsi biaya listrik hingga 55 persen. Jika menggunakan simulasi biaya Rp5.198.400 per bulan, potensi penghematannya mencapai sekitar Rp2,34 juta per bulan.

"Kami tidak sedang menjual kontainer pendingin. Kami menjual efisiensi biaya operasional yang terukur, bukan janji," ujar Kelvin.

Teknologi tersebut, menurut dia, dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari pelabuhan perikanan, pusat distribusi, wilayah berkembang, hingga lokasi produksi yang mengalami lonjakan saat musim panen.

Dengan demikian, kebutuhan kapasitas penyimpanan dapat mengikuti dinamika produksi.

KNMP dan Ekosistem dari Laut hingga Pasar

Gagasan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ketua Satgas Pembangunan KNMP Tahun 2026, Dr. Ir. Ridwan Mulyana, M.T, menegaskan KNMP tidak dirancang sekadar membangun fasilitas fisik di desa pesisir.

Program tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi pesisir yang menghubungkan seluruh mata rantai, mulai dari produksi, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga pemasaran.

"Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus memastikan hasil tangkapan nelayan diperhatikan mutunya. Hasil tangkapan harus dipastikan mutunya, didistribusikan secara efisien dan dipasarkan dengan nilai ekonomi yang tinggi," kata Ridwan.

Konsep tersebut menjadi penting karena kawasan pesisir memiliki potensi sumber daya besar, tetapi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, energi, teknologi pascapanen, kelembagaan usaha dan konektivitas pasar.

KNMP dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Ada empat fokus utama yang ditekankan, yakni penguatan kelembagaan bisnis melalui koperasi dan unit usaha, penyediaan sistem rantai dingin, hilirisasi produk perikanan, serta penguatan pemasaran dan distribusi.

"Melalui integrasi tersebut, kita ingin memastikan tiga hal utama, yaitu kuantitas produk terjamin, kualitasnya tetap terjaga, dan waktu pengiriman juga dapat dipenuhi secara tepat waktu," ujar Ridwan.

Dalam model tersebut, KNMP Penyangga menjadi basis kegiatan nelayan, mulai dari pendaratan ikan, penanganan awal, penampungan hingga pencatatan digital melalui logbook atau EPIT.

Hasil produksi kemudian dikonsolidasikan melalui KNMP Hub yang berfungsi sebagai simpul distribusi, pengolahan dan pemasaran.

Dari Ikan Menjadi Nilai Ekonomi

Pada akhirnya, persoalan nelayan bukan sekadar berapa ton ikan yang berhasil ditangkap.

Ada pertanyaan yang lebih besar: berapa nilai ekonomi yang berhasil dipertahankan dari ikan tersebut sejak keluar dari laut hingga sampai ke konsumen?

Jika ikan cepat rusak, fasilitas pendingin terbatas dan distribusi tidak efisien, produksi yang besar pun belum tentu menghasilkan pendapatan yang besar bagi nelayan.

Sebaliknya, jika mutu dapat dijaga, kehilangan hasil ditekan, produk diolah dan akses pasar diperkuat, nilai tambah akan lebih banyak tinggal di wilayah pesisir.

Karena itu, pembangunan KNMP, penguatan rantai dingin dan penggunaan teknologi penyimpanan yang tepat perlu dilihat sebagai satu kesatuan.

Bukan hanya untuk menjaga ikan tetap segar, tetapi juga untuk menjaga nilai kerja nelayan.

Sebab, setiap ikan yang terbuang bukan hanya kehilangan produk pangan. Di dalamnya ada waktu melaut, bahan bakar, tenaga, risiko keselamatan, dan pendapatan keluarga nelayan yang ikut hilang.

Di situlah tantangan terbesar pembangunan perikanan Indonesia: memastikan laut tetap lestari, ikan tetap berkualitas, dan pada akhirnya nelayan mendapatkan bagian yang lebih layak dari kekayaan laut yang mereka jaga dan manfaatkan.