Kepala Bappedarida Fakfak: Kinerja Pendidikan Harus Selaras Target IPM

RRI.CO.ID, Fakfak - Pemerintah Kabupaten Fakfak mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja sektor pendidikan guna mendukung pencapaian target pembangunan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) kebijakan pendidikan Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Gedung Pertemuan Dikpora Fakfak, Jumat 2 Oktober 2026.

FGD mengangkat kondisi eksisting, indikator kinerja, serta strategi peningkatan kualitas SDM, partisipasi sekolah, literasi dan numerasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Fakfak.

Kepala Bappedarida Kabupaten Fakfak, Abd. Razak I. Rengen, SH., M.Si., mengatakan FGD menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat sejauh mana kinerja sektor pendidikan telah berjalan sesuai dengan target pembangunan daerah.

“Secara umum, diskusi ini untuk perbaikan tata kelola kinerja di Dinas Pendidikan. Kita ingin memastikan kinerja yang dilakukan sesuai dengan target-target pembangunan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas SDM sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Karena itu, berbagai indikator pendidikan perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan maupun evaluasi.

Dijelaskan, salah satu hal yang dibahas dalam FGD adalah kondisi riil pendidikan di Kabupaten Fakfak dibandingkan dengan indikator dan target yang harus dicapai. Hal ini penting agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. .

“Jadi kita melihat kondisi eksistingnya seperti apa, kemudian indikator kinerjanya bagaimana, dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan partisipasi sekolah menjadi salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas SDM. Demikian pula kemampuan literasi dan numerasi yang menjadi bagian penting dalam mengukur kualitas proses pembelajaran.

Dalam FGD tersebut, tata kelola program strategis daerah berupa pendidikan gratis dan penyediaan seragam gratis juga menjadi perhatian. Menurutnya, kedua program tersebut perlu memiliki perencanaan yang lebih jelas, terukur, serta didukung manajemen waktu dan pembiayaan yang tepat.

Ketepatan waktu dinilai penting agar pelaksanaan program tidak terlambat dan justru membebani masyarakat. Jangan sampai karena program belum terealisasi, masyarakat terpaksa terlebih dahulu membayar biaya pendidikan atau membeli seragam baru, sementara kebijakan pemerintah baru dapat dieksekusi setelah kebutuhan tersebut dipenuhi secara mandiri.

“Manajemen waktu dan pembiayaan harus jelas. Jangan sampai terlambat, kemudian masyarakat terpaksa membayar dan membeli seragam baru, lalu setelah itu kebijakan baru bisa dieksekusi. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, perangkat daerah terkait diharapkan dapat menyusun langkah perbaikan secara terukur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, setiap program strategis pendidikan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat sesuai sasaran.

FGD diharapkan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan pendidikan Kabupaten Fakfak ke depan, sehingga program pendidikan lebih tepat sasaran, memiliki kepastian pembiayaan dan waktu pelaksanaan, serta selaras dengan target pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas SDM dan IPM.