Pembenahan Data Bansos Fakfak Terkendala Waktu Operasional

RRI.CO.ID, Fakfak - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali Lahadalia, mengatakan pembenahan sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Fakfak membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Sadali menjelaskan, proses pembenahan data juga harus menyesuaikan dengan batasan waktu dan pembiayaan yang tersedia bagi pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pendataan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak.

“Kalau persoalan waktu, pembenahan sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Fakfak sudah barang tentu kita butuh waktu panjang. Tetapi kerja pemerintah ini kan ada batasan waktu, karena ada kaitan dengan unsur pembiayaan,” kata Sadali.

Ia menyebutkan, berdasarkan aturan operasional, kegiatan turun ke kampung dalam rangka pendataan hanya dapat dilakukan maksimal sekitar dua hingga tiga hari. Waktu tersebut dinilai sangat terbatas apabila harus digunakan untuk mengambil data secara keseluruhan dalam satu wilayah distrik.

“Dua atau tiga hari ini sudah barang tentu waktu sangat terbatas untuk kita ambil data di keseluruhan satu wilayah distrik. Sehingga kita tidak akan sempurna untuk langkah awal, tapi minimnya kita sudah memulai untuk membenahi,” ujarnya.

Sadali mengatakan, langkah awal yang dilakukan Dinas Sosial adalah memverifikasi data penerima manfaat yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi dasar awal pemerintah daerah untuk memperbaiki dan menyempurnakan data penerima bantuan sosial pada tahun berikutnya.

“Ketika itu sudah terverifikasi, itu akan jadi dasar kita bahwa data yang ada kita sudah perbaiki dan itu data awal kita untuk kemudian kita sempurnakan di tahun berikut,” katanya. Ia menambahkan, proses pendataan tersebut mencakup 142 kampung yang tersebar di 17 distrik, sementara saat ini sudah memasuki triwulan keempat dan masih terkendala sumber penganggaran untuk operasional turun ke kampung.