RRI.CO.ID, Fakfak - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Muhammad Sholeh, menegaskan pentingnya pemetaan sektor pertanian sebagai dasar kebijakan daerah. Menurutnya, hal ini berkaitan langsung dengan indikator penilaian kepala daerah oleh pemerintah pusat maupun DPRD.
“Jadi memang kita harus mapping terkait dengan indikator penilaian seseorang menjadi kepala daerah oleh pusat dan DPRD,” kata Muhammad Sholeh. Ia menjelaskan bahwa produksi komoditas utama seperti beras dan jagung menjadi parameter penting dalam penilaian tersebut.
Muhammad Sholeh menyebutkan, kebijakan ini sejalan dengan asta cita yang menjadi tolok ukur kinerja aparatur pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah kabupaten harus sigap dalam menyiapkan langkah konkret di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Yang namanya beras, jagung, itu tentunya dengan asta cita tadi yang menjadi parameter untuk menilai seseorang sebagai abdi pemerintah kabupaten,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendekatan yang terukur.
Lebih lanjut, Muhammad Sholeh mengakui adanya tantangan pembiayaan akibat menurunnya dana transportasi ke daerah. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengaturan pembagian tugas yang jelas dan tegas antarlevel pemerintahan.
“Sekarang bukan semata harus dilakukan oleh kabupaten, tapi oleh kampung untuk ketahanan pangan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa setiap kampung wajib mengembangkan ketahanan pangan sesuai potensi masing-masing wilayah.
Pengembangan ketahanan pangan kampung, lanjutnya, akan didampingi oleh penyuluh pertanian yang tergabung dalam Satgas Swasembada Pangan. “Karena disebut Satgas, maka mereka harus bekerja lebih serius dan maraton untuk mendukung ketahanan pangan,” pungkas Muhammad Sholeh.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....