Krisis Iklim Kalbar, WALHI Dorong Perlindungan Hutan
- 17 Sep 2026 08:42 WIB
- Sanggau
RRI.CO.ID, Sanggau - Krisis iklim di Kalimantan Barat dinilai semakin nyata seiring berkurangnya tutupan hutan dan perubahan penggunaan lahan. Kondisi ini berdampak terhadap kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana seperti kekeringan, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan kondisi krisis iklim saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, hampir 73 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat hilang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang turut memengaruhi kondisi tutupan hutan.
“Krisis iklim semakin nyata ketika tutupan hutan berkurang dan bencana seperti kekeringan serta banjir mulai semakin dirasakan," ungkap Indra Syahnanda dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Rabu 16 September 2026.
Ia menjelaskan, saat ini kondisi berkurangnya tutupan hutan dapat melemahkan fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga tata air, menyimpan karbon, mempertahankan kelembapan, serta membantu mengurangi dampak perubahan cuaca yang semakin ekstrem.
Indra menyebut, di Kabupaten Sanggau persoalan tersebut juga terlihat dari kejadian karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan WALHI, sekitar 626 hektare lahan di Sanggau terdampak karhutla, sehingga kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga fungsi lingkungan.
“Sekitar 626 hektare lahan di Sanggau terdampak karhutla dan ini menjadi persoalan yang harus ditangani bersama," jelasnya.
Menurutnya, salah satu tekanan terhadap tutupan hutan berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Perubahan kawasan tersebut dapat memengaruhi fungsi ekologis apabila dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan daya dukung kawasan.
Menghadapi kondisi tersebut di tambahkan Indra, WALHI Kalimantan Barat mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya. Langkah konkret dapat dilakukan melalui penguatan perlindungan hutan, pengawasan pembukaan lahan, pencegahan karhutla, serta pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
“Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk memperkuat perlindungan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....