Hutan Terjaga saat Warga Sejahtera, Ini Strategi Forest Programme V

RRI.CO.ID, Sanggau - Koordinator Provinsi Forest Programme V, P. S. Riyanto, mengatakan pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Sanggau tidak hanya untuk menjaga lingkungan. Upaya tersebut juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi kawasan secara berkelanjutan.

Melalui Forest Programme V (FP V), dikatakan, pihaknya melakukan pendampingan agar masyarakat mampu mengelola kawasan sekaligus membangun kelembagaan dan usaha secara mandiri. Ia menjelaskan, saat ini, FP V melakukan pendampingan terhadap 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Sanggau.

"Kami punya tim di lapangan langsung, di 17 KPS. Pendampingan khusus KPS dalam pekerjaan kami lebih kompleks, tidak hanya penyuluhan, tetapi juga bagaimana mereka menjalankan kelembagaannya," ujar Riyanto dalam Obrolan Green Radio di RRI Sanggau, Sabtu 22 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, FP V juga mendorong setiap kelompok menghasilkan produk yang dapat dikembangkan secara ekonomi. Dalam persiapan kegiatan yang akan diikuti kelompok, setiap KPS didorong menyiapkan sedikitnya tiga produk, dan bila memungkinkan mencapai lima produk, termasuk produk yang masih dalam bentuk bahan mentah.

"Kita coba persiapkan dulu KPS untuk minimal tiga produk, kalau bisa lima, termasuk produk-produk yang masih mentah. Kita coba tampilkan, siapa tahu ada calon investor yang bisa support mereka," katanya.

Menurutnya, pengembangan usaha menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan hutan yang dikelola. FP V juga mendorong kelompok memiliki kemampuan dalam pembukuan, membangun kesepakatan, serta mengelola usaha secara bersama agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Harapannya mereka mampu mengelola tiga hal, kelola kawasan, kelola lembaga, jadi manusianya juga hidup, dan kelola usaha," ungkapnya.

Riyanto berharap, 17 KPS yang saat ini didampingi FP V mampu mengembangkan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ia juga mendorong masyarakat yang memiliki kawasan hutan untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah apabila ingin mengusulkan pengelolaan melalui skema perhutanan sosial.