Disiplin ASN Disorot Warganet, BKPSDM Sanggau Apresiasi Kontrol Publik

RRI.CO.ID, Entikong - Tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi yang menjerat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sanggau, memicu berbagai respons di media sosial, termasuk di media sosial RRI Entikong. Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau menegaskan, setiap dugaan pelanggaran ASN diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau, Anselmus yang mengaku mengikuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat, termasuk komentar yang muncul di media daring. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang semakin akuntabel.

"Saya juga membaca komentar-komentar masyarakat di media sosial RRI. Itu menjadi masukan bagi kami bahwa masyarakat menaruh perhatian terhadap perilaku ASN. Tugas kami adalah memastikan setiap pelanggaran diproses sesuai aturan yang berlaku," ujar Anselmus dalam Dialog Sanggau Menyapa di Pro 1 RRI Sanggau, Kamis 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, BKPSDM tidak dapat menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan opini atau informasi yang beredar di masyarakat. Setiap laporan maupun dugaan pelanggaran harus melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

"Kami tidak bisa langsung menghukum seseorang hanya karena adanya laporan atau komentar. Semua harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian sesuai peraturan yang berlaku," katanya.

Anselmus menilai, kepedulian masyarakat terhadap disiplin ASN merupakan hal yang positif selama disampaikan secara bertanggung jawab. Pengawasan publik dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

"Kami mengapresiasi perhatian masyarakat. Namun kami juga berharap masyarakat memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur," ungkapnya.

Anselmus berharap, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin dengan baik melalui berbagai ruang dialog, termasuk media massa. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.