RRI.CO.ID, Entikong - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau mendukung usulan MUI Pusat agar zakat dijadikan sebagai pengurang langsung kewajiban pajak. Wakil Ketua MUI Kabupaten Sanggau, Fatkhur Rohman menilai, usulan tersebut dapat diterapkan apabila telah menjadi kebijakan resmi pemerintah.

"Apakah di Pajak Penghasilan atau pajak yang lain, itu masih perlu diperjelas. Sebab zakat juga memiliki berbagai jenis, seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat penghasilan, dan zakat harta benda," ujar Fatkhur Rohman, Senin 27 Juli 2026.

Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut masih membutuhkan kajian yang komprehensif beserta kesiapan regulasi, sistem, dan sumber daya manusia. Ia menilai, perbedaan mendasar antara pengelolaan zakat dan perpajakan harus menjadi perhatian sebelum kebijakan diterapkan.

"Di pajak juga ada berbagai jenis seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga pajak barang mewah. Karena itu, perlu dipastikan jenis zakat mana yang akan dikaitkan dengan jenis pajak tertentu," jelasnya.

Fatkhur menambahkan, konsep zakat sebagai pengurang pajak telah diterapkan di sejumlah negara mayoritas Muslim, namun implementasinya di Indonesia perlu disesuaikan dengan sistem yang berlaku. Menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan perbedaan tujuan penggunaan dana zakat dan penerimaan pajak.

"Kalau zakat itu diperuntukkan bagi delapan asnaf, sedangkan pajak digunakan untuk pembangunan. Misalnya pajak dipakai membangun jalan atau sekolah, itu masuk asnaf yang mana, sehingga hal ini harus benar-benar dikaji," kata Fatkhur.

Ia berharap, kebijakan yang nantinya diterapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia. Ia juga menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.