KBRN, Entikong: Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sanggau, Taufik Hidayatullah meminta pemerintah menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola barang subsidi. Hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya mengawal distribusi dan pengunaan barang subsidi pemerintah tempat sasaran sampai ke masyarakat.

“Secara umum kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan barang bersubsidi sudah diatur oleh pemerintah, namun pelaksanaannya masih membutuhkan formula baru guna menjamin mekanisme pemanfaatannya dan sasarannya,” ungkap Taufik Hidayatullah, Senin (10/2/2025).

Ia menyebut, terdapat beberapa jenis barang subsidi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bahan bakar minyak, pupuk termasuk elpiji. Menurutnya penentuan kuota sasaran barang bersubsidi tersebut dipastikan terkait langsung dari masyarakat penerima manfaat, yang datanya ada di tingkat pemerintah terdepan kelurahan dan desa.

“Pemerintah desa dan kelurahan tersebut memiliki data masyarakat dengan tingkat ekonomi sesuai kriterianya, dan dapat dipastikan keakuratannya cukup tinggi dan didesa sekarang memiliki badan usaha sebagaimana amanah undang-undang,” ujarnya.

Ditambahkan Taufik, setiap desa diharuskan memiliki Badan Usaha Milik Desa yang dikenal dengan BUMDes, dan ini dapat digunakan pemerintah untuk ambil bagian distribusi atau penyaluran barang bersubsidi. Pengelolaan barang bersubsidi yang melibatkan langsung oleh pemerintah terdepan di desa, tidak hanya menghidupkan BUMDes, namun juga jaminan ketepatan dan alur distribusi sampai pada masyarakat.

“Sejauh ini pengelolaan barang subsidi masih melibatkan swasta, seperti pupuk dan gas elpiji 3 kilogram, sehingga validasi data masih menjadi masalah saat distribusi, ini menurut kami bisa diminimalisir jika pengelolanya ditangan yang tepat dan satu jalur dengan pemerintah,” katanya.