RRI.CO.ID, Entikong - Penindakan kasus korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Meski hukum dan aturan telah diperketat, praktik korupsi yang melibatkan banyak pihak membuat aparat hukum kesulitan menindak pelaku secara individual.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal di birokrasi, banyak celah yang dimanfaatkan oknum pejabat. Sementara sistem akuntabilitas dan transparansi sering tidak dijalankan secara maksimal.

“Korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, selalu melibatkan banyak pihak,” ungkap Reza Saputra, advokat dan praktisi hukum Sanggau dalam Obrolan Beranda Asta Cita RRI Entikong, Sabtu 7 Maret 2026.

Oleh karena itu, penegak hukum sering menghadapi tantangan besar dalam membongkar jaringan korupsi yang rapi dan sistematis. Setiap langkah penyidikan kerap terhambat oleh keterlibatan banyak pihak dan praktik yang tertutup rapat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, bukti, dan teknologi investigasi memperlambat proses penyidikan. Aparat penegak hukum harus bekerja dengan dokumen yang terbatas, sehingga penindakan tidak berjalan optimal.

Akibat kendala ini, kata Reza, publik menjadi skeptis terhadap efektivitas aparat hukum. Masyarakat menilai kasus korupsi sulit diungkap karena jaringan pelaku yang luas dan sistem yang lemah.

“Tanpa pengawasan internal yang kuat, korupsi kolektif sulit diberantas, dan ini akan terjadi secara berkepanjangan dan menembus semua lini,” terang Reza.

Reformasi birokrasi yang transparan, disertai penegakan hukum yang konsisten, jelas Reza menjadi kunci utama memutus rantai korupsi.Tanpa langkah tegas dan sistemik, praktik korupsi kolektif akan terus menggerogoti institusi dan kepercayaan publik.