Forkopimda NTT Bahas Mudik dan Stabilitas Pangan jelang Lebaran
- 13 Mar 2026 17:06 WIB
- Ende
RRI.CO.ID, Kupang – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas kesiapan arus mudik serta stabilitas harga pangan menjelang Idulfitri. Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama jajaran pimpinan daerah.
Rapat berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur NTT pada Kamis siang, 12 Maret 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Johanis Asadoma, unsur TNI, Polri, pimpinan BUMN/BUMD, serta perbankan di wilayah NTT.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama Forkopimda membahas kelancaran transportasi arus mudik melalui jalur laut, udara, dan darat. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan mobilitas masyarakat menjelang hari raya berjalan lancar dan aman.
Selain itu, rapat juga menyoroti ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di daerah. Berdasarkan laporan yang disampaikan, stok beras di gudang Bulog NTT saat ini mencapai sekitar 17.500 ton.
Gubernur Melki menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk memastikan situasi daerah tetap kondusif menjelang Idulfitri.
“Koordinasi dan sinergi semua pihak sangat penting agar masyarakat dapat menikmati arus mudik yang aman, harga pangan tetap stabil, serta situasi sosial tetap kondusif,” ujar Melki.
Selain isu mudik dan pangan, rapat Forkopimda juga membahas pengawasan terhadap perlintasan ilegal di wilayah perbatasan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah NTT.
Rapat juga menyoroti langkah pencegahan konflik sosial di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan diminta meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi guna menjaga stabilitas daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kapasitas penumpang kapal selama periode arus mudik.
Ia menegaskan pengawasan tersebut perlu dilakukan secara ketat untuk mencegah risiko over capacity yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.