Realisasi Pendapatan Negara di KPPN Ende Capai Rp27,65 Miliar Awal 2026
- 27 Feb 2026 11:11 WIB
- Ende
RRI.CO.ID, Ende — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Ende hingga akhir Januari 2026 tercatat Rp27,65 miliar. Angka tersebut didominasi penerimaan perpajakan dari PPN Dalam Negeri dan Pendapatan Final.
Plt. Kepala KPPN Ende, Akhmad Zainuddin, kepada RRI, Jumat 27 Februari 2026 menjelaskan penerimaan perpajakan terealisasi Rp25,54 miliar. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp2,10 miliar.
“Realisasi pendapatan negara bulan Januari 2026 sebesar Rp27,65 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dan pajak final,” katanya.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Ende mencapai Rp361,53 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp29,10 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp332,43 miliar. Persentase realisasi belanja negara tercatat 11,00 persen dari total pagu anggaran. Dengan rinciannya, BPP baru terealisasi 4,00 persen dan TKD mencapai 14,00 persen.
Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat Rp264,57 miliar atau meningkat 1,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi Rp67,62 miliar atau tumbuh 12 persen secara tahunan. Secara year on year, belanja negara tumbuh 4,68 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan BPP sebesar 35,80 persen dan TKD sebesar 2,62 persen.
Meski demikian, Akhmad menambahkan realisasi belanja pemerintah pusat yang meningkat dibandingkan januari tahun lalu menjadi indikasi positif bahwa pelaksanaan anggaran berjalan efektif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui unggahan di akun Instagram resminya menegaskan kondisi APBN tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur dengan tetap menjaga ruang fiskal yang aman.
Menurutnya, reformasi APBN akan terus diperkuat agar tetap tangguh dan kredibel sebagai instrumen utama dalam melindungi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.