RRI.CO.ID Semarang- Kebijakan mengenai penataan tenaga pendidik di sekolah negeri memasuki babak baru seiring dengan aturan yang melarang guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajar di instansi pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang ASN guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan terstandarisasi.

Namun, di balik semangat administratif tersebut, muncul tantangan mengenai nasib ribuan guru honorer. Mereka selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah.

Secara regulasi, penataan ini untuk memastikan seluruh tenaga pendidik memiliki status hukum yang jelas, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan status ASN, guru diharapkan mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kerja yang lebih layak dibandingkan saat menjadi tenaga honorer.

Secara jangka panjang, hal ini diproyeksikan akan meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui standarisasi kompetensi guru yang lebih ketat dan merata di seluruh sekolah negeri. Namun, realita di lapangan menunjukkan banyak sekolah negeri, terutama di wilayah pelosok, masih mengalami kekurangan guru ASN yang signifikan.

Selama bertahun-tahun, kekosongan tersebut diisi guru non-ASN yang mengabdi dengan dedikasi tinggi meskipun dengan imbalan yang tidak memadai. Di akui atau tidak, jika larangan ini diterapkan secara kaku tanpa masa transisi yang matang, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pengajar yang dapat menggangu proses belajar-mengajar di banyak satuan pendidikan.

Pemerintah daerah kini memikul tanggung jawab besar untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru secara akurat dan transparan. Pendataan yang valid menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang yang dapat merugikan siswa.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan bahwa kuota pengangkatan guru PPPK sesuai dengan jumlah guru non-ASN yang terdampak. Dengan demikian, mereka memiliki jalur yang jelas untuk beralih status tanpa harus kehilangan mata pencaharian.

Di sisi lain, aspek kualitas tidak boleh dikesampingkan dalam proses transisi ini. Guru non-ASN yang telah lama mengabdi perlu diberikan pendampingan dan pelatihan agar mampu memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam seleksi ASN.

Program afirmasi, seperti pemberian poin tambahan berdasarkan masa bakti, merupakan salah satu langkah bijak yang menunjukkan penghargaan negara atas pengabdian mereka selama ini, tanpa mengabaikan prinsip meritokrasi yang menjadi inti dari transformasi birokrasi. Kebijakan ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang administratif untuk merapikan data kepegawaian.

Setidaknya, penataan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki distribusi guru di seluruh Indonesia. Jangan sampai, penumpukan guru hanya terjadi di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di wilayah terpencil tetap harus berjuang mencari pengajar karena keterbatasan alokasi formasi ASN.

Kita menyadari, kebijakan larangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri adalah sebuah keniscayaan menuju profesionalisme pendidikan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemanusiaan dalam proses implementasinya.

Pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap langkah penataan tetap mengedepankan hak belajar siswa dan kesejahteraan para pendidik. Sebab, sejatinya, kualitas masa depan bangsa ditentukan dari bagaimana cara kita menghargai para pahlawan tanpa tanda jasa di dalam ruang-ruang kelas.

( Editorial RRI Semarang )