RRI.CO.ID, Yogyakarta - Guru Besar Ilmu Gender dan Politik UMY, Profesor Nur Azizah melihat masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Hal ini menjadi faktor dominan, yang mempengaruhi peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin, khususnya di tingkat desa.

”Dalam konteks ini, konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam kepemimpinan masih sangat kuat dan mengakar,” ujarnya, Kamis, 30 April 2026.

Kondisi tersebut menyebabkan peluang perempuan di tingkat lokal lebih terbatas dibandingkan di tingkat nasional. Bahkan, dalam struktur kelembagaan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Keterwakilan perempuan di kedua lembaga itu masih sangat minim dan cenderung hanya memenuhi batas minimum. Di tingkat desa, dari sembilan anggota biasanya hanya satu perempuan, dan itu pun karena ada aturan minimal.

”Untuk bisa dua atau tiga sangat sulit,” ujarnya. ”Artinya, tanpa affirmative action, peluang perempuan memang akan sangat sulit masuk dalam kepengurusan.”

Di sisi lain, sistem politik yang ada dinilai belum sepenuhnya memberikan dukungan komprehensif terhadap kepemimpinan perempuan. Kebijakan afirmatif seperti kuota 30 persen masih terbatas pada level tertentu.

”Dan belum menyentuh seluruh lapisan, terutama di tingkat desa yang justru menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepemimpinan politik,” ucapnya

Menurutnya, upaya mendorong kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah keterwakilan. Namun juga harus diiringi kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan perempuan.