RRI.CO.ID, Touna - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung penerapan Integrated Criminal Justice System (ICJS).

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rachman Ansyari, di Kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 20 Juli 2026.

Audiensi membahas rencana Rapat Koordinasi Penegakan Hukum yang akan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah optimalisasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) sebagai model penguatan sistem peradilan pidana terpadu.

"Kanwil Kemenkum Sulteng menyambut baik inisiatif Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengoptimalkan Integrated Criminal Justice System. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat koordinasi antaraparat penegak hukum sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Rakhmat Renaldy.

Ia menjelaskan, optimalisasi ICJS akan memberikan berbagai manfaat strategis, di antaranya memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum, mempercepat pertukaran informasi dan data, serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rachman Ansyari, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Kanwil Kemenkum Sulteng. Ia berharap sinergi antarlembaga terus diperkuat sehingga mampu mendukung pembangunan hukum, menjaga stabilitas daerah, dan menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih terpadu di Sulawesi Tengah.