RRI.CO.ID, Donggala – Pemerintah Kabupaten Donggala mempercepat penetapan dan penegasan batas desa sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Rustam Efendi mengatakan, kejelasan batas administrasi desa merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pembangunan akan sulit berjalan optimal apabila batas wilayah antar desa belum memiliki kepastian.

"Batas desa bukan sekadar garis pada peta, tetapi menjadi dasar kepastian hukum, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik," kata Rustam di Banawa, Ahad, 19 Juli 2026.

Ia menjelaskan, penegasan batas desa juga diperlukan untuk meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul, seperti sengketa lahan, konflik antarwarga, maupun tumpang tindih administrasi wilayah.

Selain itu, kejelasan batas wilayah akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemetaan potensi wilayah, hingga pelaksanaan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

"Kepastian batas desa juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan berkurangnya potensi sengketa lahan, investor akan memiliki kepastian hukum dalam mengembangkan usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tim PIU ILASPP Tahun 2026, serta PT Mohem Gemilang Sejahtera yang mendampingi proses penegasan batas desa di Kabupaten Donggala.

Rustam menegaskan, penyelesaian batas desa membutuhkan data spasial yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan kepada masyarakat agar hasilnya dapat diterima seluruh pihak dan menjadi dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan.