RRI.CO.ID Kendari – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Amir Hasan menegaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja dari berbagai risiko yang dapat terjadi saat menjalankan aktivitas kerja. Untuk itu, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah agar implementasi program dapat berjalan secara optimal.

Sekda juga meminta setiap organisasi perangkat daerah untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap tenaga kerja yang menjadi sasaran program. Data yang valid dinilai menjadi dasar penting dalam memastikan seluruh pekerja yang memenuhi syarat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Selain itu, koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan terus diperkuat guna menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Melalui komunikasi yang intensif, diharapkan seluruh proses administrasi maupun pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ungkap Amir Hasan saat memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, di ruang kerja Sekda, Jumat 17 Juli 2026.

Dalam rapat tersebut Sekda Kota Kendari Amir Hasan juga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja. Oleh sebab itu, komitmen seluruh pihak sangat dibutuhkan agar manfaat program dapat dirasakan secara luas.

‎‎Rapat tersebut membahas sejumlah aspek strategis, mulai dari evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, perluasan cakupan perlindungan bagi pekerja yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, hingga langkah-langkah percepatan pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Kendari berharap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan semakin optimal, cakupan kepesertaan terus meningkat, serta mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Kota Kendari sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat ini juga dihadiri Asisten II, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kabag Hukum, Kabag ULP dan BKAD.