RRI.CO.ID, Badung - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menggelar sarasehan dengan pelaku usaha dan eksportir di Badung, Jumat 17 Juli 2026. Sarasehan ini untuk membicarakan berbagai permasalahan dan mencari solusi untuk mempercepat ekspor komoditas pertanian ke beberapa negara.

Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Abdul Kadir Karding mengatakan, Bali menjadi salah satu daerah dengan nilai ekspor yang signifikan. Data hingga Juli 2026, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai Rp6,9 triliun.

"Ekspor Bali beranekaragam, seperti ikan, buah-buahan, dan bunga-bungaan," katanya kepada wartawan usai Sarasehan Eksportir.

"Artinya potensi ekspor pertanian di Bali sangat bagus," lanjutnya.

Karding menyampaikan, pihaknya selama ini berkomitmen untuk memastikan seluruh komoditi ekspor Bali dapat diterima di negara tujuan. Namun untuk mendukung itu, pelaku usaha wajib memenuhi kejelasan ketertelusuran (traceability) dan asal-usul barang yang akan dikirim.

Lebih dari itu, pihaknya dipastikan berkomitmen untuk memutus rantai atau alur yang selama ini menjadi penghambat bagi para eksportir. "Jadi tujuan kita ke sini adalah berdiskusi dengan teman-teman, meminta masukan, kira-kira regulasi apa yang perlu kita miliki, atau di bagian mana usaha-usaha mereka harus kita bantu," ujarnya.

"Misalnya soal registrasi ke negara tujuan," sambungnya.

Ketua Petani Muda Keren (PMK), Anak Agung Gede Agung Wedhatama pada kesempatan itu menyampaikan harapannya soal perlunya kerja sama Government to Government (G2G) antara Indonesia dengan Vietnam. Alasannya, Vietnam selama ini menjadi pasar ekspor besar bagi petani di Bali.

"Tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Badan, semoga dengan acara hari ini perjuangan ekspor salak ke Vietnam bisa direalisasikan," katanya.

"Sehingga kita, petani-petani di Bali selain ke China, kita juga bisa mengekspor salak kita ke Vietnam," imbuh Gung Wedha.

Gung Wedha mengatakan, permintaan ekspor salak Bali ke Vietnam sangat besar. Permintaan ekspor salak Bali disebut mencapai rata-rata 3 - 5 ton per hari.

Hanya saja, permintaan itu masih terkendala oleh belum adanya G2G Indonesia-Vietnam. Hal itu disebut menyebabkan tidak adanya protokol karantina bagi eksportir yang ingin mengirim komoditas pertanian ke Vietnam.

"Kami memiliki banyak buyers di Vietnam sejak tahun 2022, Hanya kami belum bisa kirim. Tetapi yang terjadi, banyak eksportir yang mengirim salak ke Vietnam tanpa protokol karantina," ungkapnya.

"Jadi istilahnya ilegal, itu yang membuat teman-teman eksportir was-was. Niatnya membantu petani, dan meningkatkan ekspor, cuma kan ilegal. Karena tidak memenuhi protokol karantina. Maka dari itu kita perjuangkan bagaimana agar G2G Indonesia-Vietnam bisa terjadi," sambungnya.