RRI.CO.ID, Surabaya - Keberhasilan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya ditentukan oleh banyaknya koperasi yang terbentuk, tetapi juga kemampuannya menjadi agregator ekonomi desa. Dengan mempertemukan petani, nelayan, UMKM, hingga konsumen dalam satu ekosistem usaha, koperasi diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Praktisi dan Konsultan Koperasi UMKM Nasional, Anang Zunaedi, mengatakan Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan perkembangan KDKMP paling pesat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Jawa Timur menempati posisi kedua nasional setelah Jawa Tengah dalam jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk. Namun, dari ribuan koperasi tersebut, baru sekitar seribuan koperasi yang mulai menjalankan uji coba operasional bersama Agrinas, sehingga masih banyak aspek yang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Menurut Anang, keberadaan KDKMP tidak boleh dipandang sebagai pesaing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun jaringan ritel. Sebaliknya, koperasi harus menjadi penghubung seluruh potensi ekonomi desa agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.

"Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi agregator, bukan kompetitor. Kalau koperasi mampu menggandeng petani, nelayan, UMKM, pedagang hingga konsumen dalam satu rantai pasok, maka semua pihak akan tumbuh bersama dan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat bisa tercapai," tegas Anang dalam Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya, Kamis 16 Juli 2026.

Ia menjelaskan, fungsi koperasi desa seharusnya menjadi pusat distribusi, pemasaran, hingga pelayanan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, KDKMP tidak mengambil pangsa pasar pelaku usaha yang sudah ada, melainkan memperkuat jejaring usaha sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pelaku ekonomi lokal. Meski demikian, Anang mengakui karena program ini masih relatif baru, penilaian masyarakat terhadap KDKMP masih beragam.

"Kalau ditanya apakah Koperasi Desa Merah Putih sudah menjawab harapan masyarakat, tentu jawabannya tergantung. Bagi masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya akan menjawab iya. Tetapi bagi yang belum, tentu masih mempertanyakan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat implementasi KDKMP masih terus berproses. Karena itu, evaluasi dan penyempurnaan tata kelola perlu dilakukan agar manfaat koperasi semakin dirasakan masyarakat.

Pemerintah sendiri merancang KDKMP sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan. Pada tahap awal, 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan sebagai lokasi operasional dan uji coba bersama Agrinas sebelum implementasinya diperluas secara bertahap ke seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Anang menilai keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri. Menurutnya, terdapat tiga indikator utama yang harus menjadi perhatian, yakni kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat, kemampuan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sehat, serta keberhasilannya menjadi penggerak ekonomi lokal.

Ia juga mengamini perlunya grand design yang jelas agar pengembangan KDKMP berjalan seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, perencanaan yang matang akan membuat koperasi mampu berkembang sesuai potensi daerah masing-masing dan tidak kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, Anang menilai rencana pemerintah menyalurkan berbagai layanan, termasuk bantuan sosial, melalui KDKMP dapat menjadi momentum untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan koperasi. Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Program ini masih baru sehingga perlu terus dikawal bersama. Pemerintah, pengurus koperasi, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama agar tujuan besarnya tercapai. Kalau tata kelolanya baik, Koperasi Desa Merah Putih akan benar-benar menjadi agregator ekonomi desa yang manfaatnya dirasakan masyarakat," tuturnya.