RRI.CO.ID, Pesawaran - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran hingga kini belum menjalin kerja sama resmi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta terkait program magang ke Jepang. Pemkab memilih bersikap hati-hati karena masih mengkaji sejumlah aspek yang dinilai penting untuk menjamin perlindungan calon peserta.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran, Muhammad Iqbal, mengatakan pihaknya memang pernah menerima tawaran kerja sama dari LPK yang membuka peluang magang ke Jepang. Namun, setelah dipelajari, masih terdapat sejumlah poin yang belum dapat disepakati.

“Memang sudah pernah ada yang menawarkan kerja sama, tetapi setelah kami pelajari masih ada beberapa hal yang belum bisa kami sepakati, terutama terkait adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat,” kata Iqbal, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurutnya, selain persoalan biaya, pemerintah daerah juga harus memastikan kepastian keberangkatan, perlindungan hukum, hingga jaminan bagi peserta selama mengikuti program di luar negeri.

“Kami harus memastikan semuanya jelas. Ini menyangkut pemberangkatan orang ke luar negeri, sehingga tidak bisa dilakukan sembarangan. Kami juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, Pemkab Pesawaran telah menjalin komunikasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Namun, pembahasan yang dilakukan masih berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bukan program magang.

“Yang menjadi perhatian kami adalah kepastian keberangkatan, perlindungan, dan jaminan bagi peserta selama berada di luar negeri. Karena itu kami memilih lebih berhati-hati,” jelasnya.

Ia menegaskan, sebelum menjalin kerja sama dengan LPK, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh mekanisme telah memenuhi ketentuan sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan selama mengikuti program magang di Jepang.