RRI.CO.ID, Jakarta – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions, Herry Mendrofa, menilai kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang mengalokasikan anggaran untuk menyewa kendaraan dinas pada Tahun 2026 merupakan langkah efisiensi fiskal. Penilaian itu disampaikan dalam keterangannya pada Rabu, 15 Juli 2026, dengan alasan skema sewa dinilai mampu mengurangi beban pengeluaran jangka panjang pemerintah daerah.

Menurut Herry, skema sewa kendaraan dinas Tangerang Selatan dapat menghindarkan pemerintah daerah dari biaya perawatan kendaraan yang telah melewati umur ekonomis. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai membuat anggaran lebih fleksibel karena tidak terkunci pada belanja modal yang besar.

"Hemat saya ini bisa dibaca sebagai strategi efisiensi fiskal. Dengan menyewa, pemerintah menghindari beban jangka panjang berupa perawatan aset yang sudah melewati umur ekonomis, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terkunci pada belanja modal besar," ujar Herry.

Ia menambahkan, model penyewaan kendaraan juga menjadi bentuk mitigasi risiko fiskal karena biaya sewa lebih mudah diprediksi dibandingkan biaya kepemilikan aset. Menurutnya, pemerintah juga dapat menyesuaikan jumlah kendaraan sesuai kebutuhan melalui mekanisme kontrak.

Meski demikian, Herry mengingatkan keberhasilan kebijakan tersebut tetap bergantung pada transparansi kontrak dan akuntabilitas penyedia jasa. "Serta evaluasi berkala agar benar-benar lebih hemat dibandingkan pembelian. Ini yang saya kira penting dipahami bersama," ucapnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Tanggor Sihombing. Ia mengatakan sistem penyewaan kendaraan lebih efektif dari sisi arus kas karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi besar di awal, sementara risiko pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

"Rental sangat baik dari sisi arus kas, di awal tak perlu investasi dana besar. Juga dari sisi manajemen risiko, karena risiko akan menjadi tanggungan penyedia jasa, termasuk biaya pemeliharaan," kata Tanggor.

Ia menilai proses pengadaan tetap harus dilakukan secara terbuka melalui sistem pengadaan elektronik agar akuntabilitas tetap terjaga. Menurutnya, penggunaan pengadaan elektronik terbuka akan meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan penyedia jasa.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dan Fiskal Universitas Airlangga, Bagas Pradana Wijaya, menilai salah satu keunggulan skema penyewaan kendaraan adalah adanya jaminan kendaraan pengganti apabila unit mengalami kerusakan atau menjalani perawatan. Menurutnya, mekanisme tersebut menjaga kelancaran mobilitas aparatur dan pelayanan publik.

"Jika ada mobil dinas yang masuk bengkel untuk servis berkala atau mengalami kendala teknis, penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti yang setara pada hari yang sama. Ini efisiensi tak terlihat yang sangat mahal harganya bagi kinerja birokrasi," ujar Bagas.

Bagas juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Ia berharap masyarakat, auditor internal, dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan terus mengawasi pelaksanaan kontrak agar kebijakan tersebut benar-benar mendukung efisiensi anggaran Tangerang Selatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.