RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencari solusi pembiayaan untuk membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, usai tertabrak sebuah truk crane beberapa waktu lalu. Saat itu, muatan truk diketahui melebihi batas ketinggian, sehingga menghantam dan merusak JPO.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut. Selain solusi pembiayaan, rapat khusus juga akan membahas terkait langkah Pemprov DKI Jakarta terhadap perusahaan yang bersangkutan.

“Saya sudah meminta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean,” ujar Gubernur Pramono, di kawasan Jakarta Timur, pada Kamis 16 Juli 2026.

Ia menegaskan, pembangunan kembali JPO Tendean harus segera dilakukan, mengingat lokasinya berada di kawasan strategis, dengan mobilitas pejalan kaki yang tinggi. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara jika menggunakan APBD Perubahan, maka prosesnya akan memakan waktu yang lama.

“Gak boleh terlalu lama untuk tidak dibangun, karena tempat itu merupakan tempat yang strategis,” katanya.

Untuk itu, menurut Gubernur Pramono, pembangunan kembali JPO Tendean harus dilakukan menggunakan dana di luar APBD. Adapun opsi yang memungkinkan ialah melalui pembiayaan kreatif, seperti hak penamaan atau naming rights, dengan menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kemitraan.

“Saya akan mencari solusi, apakah bisa melalui forum CSR atau melakukan strategic partner dengan salah satu perusahaan, yang kemudian naming rights-nya akan mereka gunakan, atau melalui KLB atau SP3L,” ucap Gubernur Pramono.