Anjas Taher: Haltim Penyumbang Devisa, Dana Bagi Hasil Harus Adil

RRI.CO.ID, Haltim – Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher menegaskan daerahnya menjadi salah satu penyumbang devisa negara melalui sektor sumber daya alam strategis. Kontribusi tersebut dinilai tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga penerimaan negara secara nasional.

Menurut Anjas, peran Halmahera Timur tidak hanya terlihat melalui Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB yang mencerminkan aktivitas ekonomi daerah setiap tahunnya. Daerah juga memberikan sumbangan besar terhadap devisa negara dari aktivitas industri pertambangan yang berkembang di wilayah tersebut.

"Ya betul memang kalau soal bicara sumbangsi tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto atau PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam soal devisa negara juga kan kita penyumbang," kata Anjas Taher.

Meski menjadi daerah penghasil, Anjas menjelaskan pembagian dana bagi hasil tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan berlaku. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ia menjelaskan dana yang berasal dari penerimaan sektor sumber daya alam harus dibagikan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian menjadi hak pemerintah provinsi, sementara sisanya dibagikan kepada daerah penghasil dan kabupaten sekitar secara proporsional.

"Dari 100 persen penerimaan yang bersumber dari situ, 32 persen ke daerah penghasil dan 32 persen dibagi ke kabupaten sekitar. Jadi memang besar, tetapi harus dibagi secara proporsional berdasarkan perintah undang-undang itu," ujarnya.

Anjas menilai skema tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dijalankan oleh seluruh pemerintah daerah tanpa pengecualian. Namun, ia berharap kebijakan fiskal nasional ke depan tetap memperhatikan besarnya kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara.

Menurutnya, penguatan kebijakan dana bagi hasil yang lebih berkeadilan akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Halmahera Timur diharapkan semakin meningkat.