RRI.CO.ID,Ambon-Transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak cukup diwujudkan melalui pengembangan teknologi semata. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, budaya pelayanan, serta penguatan sistem keamanan informasi yang mampu menjawab tuntutan masyarakat di era digital//Komitmen tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Transfer Knowledge mengenai Complaint Handling System, Cyber Security, Penilaian Kinerja Organisasi, dan Pencegahan Maladministrasi yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Selasa 14 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Bagian Kehumasan dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung transformasi pelayanan publik. Membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan agenda perubahan organisasi yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, bukan hanya pengembangan sistem teknologi informasi.

Menurutnya, setiap tantangan organisasi hanya dapat diselesaikan melalui perpaduan antara pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), dan komitmen seluruh jajaran. Karena itu, Kementerian Hukum terus membangun kolaborasi dengan berbagai institusi yang telah memiliki praktik terbaik guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Transformasi digital bukan sekadar mengganti sistem, tetapi juga membangun SDM yang mampu mengelolanya serta memiliki komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat," tegas Nico.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Complaint Handling System sebagai bagian dari pelayanan publik modern. Menurutnya, perkembangan media digital membuat setiap pengaduan masyarakat dapat menyebar dengan sangat cepat sehingga setiap unit kerja dituntut mampu memberikan respons yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Selain itu, penguatan cyber security menjadi prioritas untuk menjaga keberlangsungan layanan digital Kementerian Hukum di tengah meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks.Pada sesi materi, SR Adviser Fraud Banking Investigation PT Bank Central Asia (BCA), Wani Sabu, membagikan pengalaman BCA dalam membangun budaya pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan cara berpikir organisasi dalam memahami kebutuhan pengguna layanan.

Menurutnya, masyarakat saat ini menginginkan layanan yang cepat, mudah diakses, responsif, dan tersedia melalui berbagai kanal komunikasi digital. Karena itu, organisasi perlu menyediakan sistem pelayanan yang adaptif melalui pemanfaatan telepon, WhatsApp, media sosial, surat elektronik hingga chatbot berbasis kecerdasan buatan.

Wani juga menekankan bahwa setiap pengaduan merupakan peluang untuk melakukan perbaikan kualitas layanan."Complaint is a gift. Setiap pengaduan adalah masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki kualitas pelayanan," ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President IT Security Group PT Bank Central Asia (BCA), Ferdinan Marlim, memaparkan pentingnya keamanan siber sebagai fondasi utama dalam transformasi digital.

Ia menjelaskan bahwa semakin luas pemanfaatan layanan digital, semakin besar pula risiko yang harus diantisipasi, mulai dari serangan siber, penyalahgunaan akses, pencurian data, hingga rekayasa sosial (social engineering).Untuk itu, BCA menerapkan strategi Defense in Depth, yaitu sistem keamanan berlapis yang didukung penerapan Secure Software Development Life Cycle (Secure SDLC), Multi-Factor Authentic.