RRI.CO.ID, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap optimistis mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah pada 2027 melalui sejumlah program strategis, meskipun ruang fiskal APBD masih terbatas. Salah satu program yang diyakini akan menjadi penggerak ekonomi baru adalah pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi yang saat ini telah memasuki tahap akhir penyelesaian administrasi lahan.

Optimisme tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-94, Senin 13 Juli 2026.

Menurut Gusnar, proyek hilirisasi ayam terintegrasi merupakan salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan agar memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia.

Ia menjelaskan, saat ini proses administrasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kawasan industri peternakan tersebut telah berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan tersebut merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir sekitar dua dekade lalu dan selama ini tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Gorontalo.

"Posisinya sekarang administrasi penggunaan lahan sudah berada di Kanwil BPN. Setelah selesai di BPN akan diproses di tingkat kementerian untuk penerbitan hak yang dibutuhkan sehingga pembangunan dapat segera dimulai," ujar Gusnar.

Ia menjelaskan, sebagian lahan sebelumnya telah digunakan untuk pembangunan markas Brigade Infanteri sehingga pemerintah provinsi bersama Kodam telah melakukan penyesuaian batas wilayah. Dari hasil pembahasan tersebut, tersedia sekitar 12 hingga 20 hektare lahan yang dapat dimanfaatkan.

Sekitar lima hingga tujuh hektare di antaranya akan dikerjasamakan dengan PT Berdikari, perusahaan yang berada di bawah Holding Pangan ID FOOD, untuk membangun kawasan hilirisasi ayam terintegrasi.

Menurut Gusnar, status lahan nantinya akan ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) agar dapat dimanfaatkan sebagai jaminan investasi tanpa menghilangkan hak kepemilikan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas aset tersebut.

"Pemprov tidak kehilangan asetnya. Yang diberikan adalah hak guna bangunan sehingga investor memiliki kepastian hukum untuk berinvestasi, sementara aset tetap menjadi milik pemerintah daerah," jelasnya.

Pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan mampu memperkuat rantai industri peternakan di Gorontalo, mulai dari pembibitan, produksi pakan, budidaya, rumah potong unggas, hingga pengolahan hasil. Dengan demikian, nilai tambah komoditas peternakan tidak lagi keluar daerah, tetapi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Gorontalo.

Selain meningkatkan investasi, program tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan peternak, serta mendorong tumbuhnya usaha mikro yang terhubung dengan industri unggas.

Gusnar menegaskan, di tengah keterbatasan kemampuan APBD, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus mengandalkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan program-program strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.