RRI.CO.ID, Jembrana - Aparat gabungan Kelurahan Gilimanuk kembali memperketat pengawasan wilayah dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) penduduk pendatang (duktang) pada Senin 13 Juli 2026. Hasilnya, belasan duktang kedapatan belum mengantongi izin tinggal resmi.

Sidak yang dipimpin oleh Kasi Trantib Kelurahan Gilimanuk, I Nyoman Pageh Wijaya, menyisir delapan rumah kos yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Lingkungan Samiana, Lingkungan Arum, dan Lingkungan Asih. Dalam operasi tersebut, petugas menjaring 18 duktang, terdiri dari 11 laki-laki dan 7 perempuan yang belum memiliki Surat Keterangan Penduduk Nonpermanen (SKPN).

Sebagai tindakan tegas, petugas mengamankan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para duktang yang melanggar tersebut. Mereka diwajibkan datang ke Kantor Lurah Gilimanuk untuk diproses dan didaftarkan secara resmi.

Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan agenda rutin setiap tiga bulan sekali. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Ini kegiatan rutin kami. Sebagai bentuk penertiban dan upaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya penduduk pendatang yang belum melaporkan dan mendaftarkan diri," ujar Tony.

Tidak hanya fokus pada administrasi kependudukan, petugas gabungan yang melibatkan Polsek Gilimanuk, Polprades, Linmas, dan Bhabinkamtibmas ini juga memanfaatkan momentum untuk mengedukasi warga terkait aturan baru pengelolaan sampah. Lurah Tony mengingatkan para pemilik usaha dan penghuni kos bahwa per 1 Juli lalu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh sudah memberlakukan kebijakan ketat, tidak lagi menerima sampah organik.

"Sosialisasi dan edukasi pemilahan sampah dari sumbernya dan pembuatan tebe modern ini terus kami gencarkan... Masyarakat harus mulai membiasakan diri memilah sampah," pungkas Tony.