RRI.CO.ID, Semarang - Ormas Gerakan Jalan Lurus (GJL) mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo untuk bersih-bersih institusi yang nekat melakukan tindak pidana korupsi. GJL bersama ormas Semarang mengajak rakyat melawan tindakan korupsi, termasuk melaporkan dugaan penyimpangan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kalau ada penyimpangan program MBG atau KDMP, maka laporkan dan jangan takut kalau pelakunya itu aparat pemerintah sendiri. Kami mengajak rakyat Indonesia mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah PUtih, dengan cara melaporkan kalau ada korupsi," kata Ketua Umum GJL Riyanta didampingi sejumlah aktivis antikorupsi di Semarang, Kamis, 9 Juli 2026.

Menurut dia, perilaku korupsi seakan membudaya, sehingga perlu dukungan rakyat juga untuk melakukan pengawasan. Langkah yang ditempuh presiden untuk bersih-bersih dari tindakan korupsi itu patut diapresiasi.

Riyanta menuturkan, presiden selalu mengingatkan jajaran pemerintahannya untuk selalu menghindari perilaku korupsi. Peristiwa penggeladahan rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 8 Juli 2026 oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya, dinilai menjadi bagian bersih-bersih tersebut.

Ia mengatakan, penggeledahan itu diduga terkait dugaan korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Hasil penggeledahan itu ditemukan tumpukan mata uang asing Dolar Amerika Serikat dan Singapura, ada juga emas seberat 74 kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, aktivis antikorupsi Semarang, Eko Haryanto juga mendukung komitmen Presiden RI untuk memberantas korupsi. Langkah itu perlu dilakukan terus menerus, karena korupsi sudah semakin merajalela.

"Harapan kami, tidak sekadar seremonial atau omong-omong, bersih-bersih korupsi perlu dilakukan. Penanganan perkara korupsinya juga hanya jangan sebatas bawahannya saja yang jadi sasaran, melainkan juga aktor intelektualnya," ujarnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat jangan sampai terlena, karena semakin banyak korupsi di Indonesia. Perang melawan korupsi jadi kekuatan baru, perlu lebih progresif dan brutal dalam memberantas tindak pidananya.