RRI.CO.ID, Nias Selatan - Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan Manajer LOB Ministries, Avoda R. Pengalaman Bago pada Lokakarya Penyesuaian Fokus Ekosistem Pendidikan yang digelar Program KREASI Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam, Kamis, 8 Juli 2026.

Ia menilai praktik Pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antarlembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Karena itu, ke depan dibutuhkan budaya berbagi informasi mengenai relevansi Pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, serta pemanfaatan kapasitas yang dimiliki masing-masing lembaga.

Ia mencontohkan bahwa potensi lokal yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, perhatian terhadap kebutuhan peserta didik tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas baru, tetapi juga pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia.

"Misalnya fasilitas pendukung seperti laptop tapi tidak ada listrik dan kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh -anak yang bisa pintar sehat, tapi tidak ada kamar mandi, atau ada kamar mandi yang dibangun oleh Pemerintah tapi air bersih tidak ada," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh kebutuhan dasar anak dalam proses belajar dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KBP3A Nias Selatan, Filiria Laowo pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KBP3A ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).

"Saat ini aturan BSAN sedang gencar-gencarnya disosialisasikan kepada satuan Pendidikan daerah. Kemudian nanti para Tenaga Pendidik dari sekolah-sekolah dilatih bagaimana cara penerapan dan implementasi peraturan ini," kata Filiria.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan KREASI yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih gyuru-guru di sejumlah Sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan.