RRI.CO.ID, Bengkulu - Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembiayaan APBN sebesar Rp7,07 miliar untuk mendukung pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohammad Irfan Surya Wardhana, mengatakan SE2026 merupakan agenda strategis nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Mengusung tagline #MencatatEkonomiIndonesia, SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan. Irfan menegaskan bahwa sensus ini tidak berkaitan dengan penarikan maupun pendataan pajak.

"Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir karena SE2026 sama sekali tidak berkaitan dengan pajak," ujarnya, Selasa 7 Juli 2026.

Ia menjelaskan dukungan anggaran sebesar Rp7,07 miliar disalurkan melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Keempatnya yakni KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko.

Menurut Irfan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai investasi pemerintah dalam memperkuat sistem statistik nasional. Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika perekonomian.

Bagi Provinsi Bengkulu, hasil SE2026 memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, dan potensi sektor usaha. Pendataan dilakukan terhadap seluruh skala usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan berskala besar.

Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan daerah. Selain itu, data juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas lapangan kerja, serta menarik investasi sesuai potensi ekonomi daerah.

Irfan menambahkan hasil sensus akan mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah. Data tersebut juga membantu pemerintah menyusun program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Bagi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, data ekonomi yang semakin komprehensif akan memperkuat kualitas analisis ekonomi regional. Data itu juga menjadi salah satu referensi dalam mengawal pelaksanaan APBN dan menyusun rekomendasi kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Ia menekankan keberhasilan SE2026 memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar dan lengkap akan menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas.

DJPb juga mengapresiasi langkah BPS Provinsi Bengkulu yang terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Melalui sinergi antara pengelolaan fiskal negara dan penyediaan data statistik yang berkualitas, pembangunan ekonomi Bengkulu diharapkan semakin berbasis bukti, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah menuju Bengkulu yang lebih maju dan berkelanjutan.