RRI.CO.ID, Parigi Moutong - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan langkah menghidupkan kembali Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) Kelapa Terpadu di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, melalui penjajakan kerja sama dengan PT Berkah Maju Global.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama jajaran perangkat daerah dengan manajemen PT Berkah Maju Global di ruang rapat bupati, Senin 6 Juli 2026.

Dalam pertemuan itu, Bupati menegaskan kerja sama harus dibangun atas prinsip saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh upaya mengaktifkan kembali kawasan industri yang telah berhenti beroperasi sekitar empat tahun terakhir.

"Prinsip yang kita cari adalah kesepakatan bersama, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Selama aset SIKIM dapat dikelola kembali, kami sangat mendukung,” ujarnya

Bupati juga meminta tim teknis segera melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi kawasan, termasuk memastikan kesiapan infrastruktur seperti jaringan listrik, sumber air, drainase, sanitasi, hingga fasilitas pengolahan limbah yang menjadi kebutuhan utama sebelum operasional dimulai kembali.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah menginginkan pola kerja sama yang sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan skema bagi hasil yang proporsional agar tetap menarik bagi investor sekaligus memberikan manfaat bagi daerah.

Lebih lanjut, Erwin Burase menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengoperasian SIKIM. Ia meminta perusahaan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal serta menyerap hasil produksi kelapa milik petani sebagai bahan baku industri.

"Kita harapkan SIKIM ini tidak hanya berputar di angka keuntungan, tetapi juga menyerap tenaga kerja warga dan menjadi pasar bagi petani kelapa di sekitarnya,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Parigi Moutong, Fit Dewana, menjelaskan mekanisme kerja sama akan disusun bersama organisasi perangkat daerah terkait maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah berharap pengelolaan baru mampu mendorong hilirisasi komoditas kelapa, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.