RRI.CO.ID, Parigi Moutong – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melakukan konsultasi ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Jakarta untuk memperjuangkan bantuan sarana produksi pertanian serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi menjelang musim tanam 2026–2027.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Rombongan DPRD yang terdiri atas Suyadi, Moh. Irfa’in, Rusno Tandriono, Arnol, Salimun Mantjabo, dan Sami diterima oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan.

Dalam konsultasi tersebut, DPRD Parigi Moutong menyampaikan berbagai aspirasi petani, mulai dari kebutuhan pestisida, penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), hingga usulan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah sentra produksi pertanian.

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menegaskan bahwa ketersediaan sarana produksi menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan musim tanam.

"Prinsip kami jelas, petani harus memiliki kepastian sarana produksi sebelum musim tanam dimulai. Jangan sampai lahan sudah siap, tetapi pestisida belum tersedia," ujar Sayutin.

Selain memastikan ketersediaan pestisida, DPRD juga meminta penyaluran bantuan dilakukan secara transparan. Moh. Irfa’in mengusulkan mekanisme distribusi bantuan dibuka kepada publik, sementara Salimun Mantjabo, Arnol, dan Sami meminta jadwal penyaluran beserta kuota bantuan di setiap kecamatan diumumkan secara terbuka agar bantuan tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Pada kesempatan yang sama, Rusno Tandriono mengusulkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Sementara itu, Suyadi menyoroti tingginya serangan hama di Kecamatan Mepanga dan Ongka Malino yang menerapkan pola tanam IP 300 atau tiga kali tanam dalam setahun.

Ia mendorong optimalisasi pendampingan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) oleh PPL serta penyaluran bantuan insektisida dan rodentisida melalui Dinas Pertanian guna menekan biaya produksi petani.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan, menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Parigi Moutong yang aktif menyuarakan kebutuhan petani kepada pemerintah pusat.

"Untuk periode musim tanam 2026–2027, kami berupaya mengantisipasi kekosongan pestisida di wilayah rawan. Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu serta dukungan logistik pengendalian hama akan kami sinkronkan dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah," kata Lolitha.

Ia menambahkan, seluruh usulan akan ditindaklanjuti melalui kelengkapan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), peta sebaran hama, serta dokumen usulan rehabilitasi irigasi Palasa sebagai bahan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).

Konsultasi tersebut ditutup dengan komitmen DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mengawal realisasi bantuan pestisida, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, serta percepatan pembangunan infrastruktur irigasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Parigi Moutong.