RRI.CO.ID, Bantul – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 142 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun ini. Menanggapi fenomena tersebut, Disnakertrans telah menyiapkan sejumlah upaya pendampingan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul, Rina Dwi Kumaladewi mengatakan, kasus PHK tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan efisiensi perusahaan, pengunduran diri, hingga masa purna tugas.

“Dari data yang kami terima, terdapat beberapa faktor sesuai kondisi perusahaan antara lain ada yang habis kontrak, efisiensi, mengundurkan diri, dan pensiun,” ucapnya, Jumat, 3 Juli 2026.

Merespons kondisi tersebut, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah pendampingan. Dalam jangka pendek, Disnakertrans memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila terjadi sengketa antara pekerja dan perusahaan terkait proses PHK.

Rina juga mengingatkan kepada perusahaan agar menjadikan PHK sebagai opsi terakhir ketika mengalami kendala ekonomi. Pihaknya mendorong agar perusahaan mencari alternatif lain sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Dalam pertemuan dengan forum perusahaan, kami sampaikan apabila perusahaan mengalami kesulitan ekonomi akibat dinamika situasi dan kondisi yang ada maka kami sampaikan untuk semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi PHK,” ujarnya.

Sementara untuk jangka panjang, Disnakertrans mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTKPK). Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka pengangguran di wilayah Bumi Projotamansari.

“Kami juga melakukan peningkatan pelatihan dan produktivitas kerja melalui Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja,” katanya.