BPJS Kesehatan Tekankan Transparansi dan Keberlanjutan Program JKN

RRI.CO.ID, Ambon - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komitmen tersebut disampaikan dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, Kamis 2 Juli 2026.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu, penyelenggaraan Program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas.

"Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional," ujar Stevanus.

Ia mengatakan keberlanjutan Program JKN membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Tantangan tersebut meliputi keberlanjutan finansial program, peningkatan kualitas layanan, perluasan kepesertaan aktif, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

"Terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia juga mengapresiasi berbagai kemajuan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses, dan memperkuat tata kelola.

"Berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujar Timboel.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengatakan ketahanan pembiayaan Program JKN menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," ucap Telisa.