RRI.CO.ID, Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah mencuat dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah upaya pembenahan, pemerintah juga melakukan penyesuaian program dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menyusul kritik bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya tepat sasaran.
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada, Prof. Sri Raharjo, menilai masih banyak masyarakat yang menyamakan tujuan Program MBG dengan upaya penurunan stunting, padahal keduanya memiliki fokus yang berbeda.
"MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda," ujarnya, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurut Sri, pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman panjang melalui program percepatan penurunan stunting yang dijalankan selama sekitar satu dekade. Pengalaman tersebut, menurutnya, semestinya menjadi referensi dalam merancang pelaksanaan MBG.
Ia berpandangan salah satu persoalan utama program ini terletak pada penentuan penerima manfaat yang belum sepenuhnya difokuskan kepada kelompok dengan kondisi gizi kurang atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di marginal," katanya.
Sri menilai pemerintah sejak awal lebih menitikberatkan pada pencapaian target sekitar 82 juta penerima manfaat. Akibatnya, berbagai aspek pendukung seperti kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga sistem keamanan pangan belum sepenuhnya siap ketika program mulai dijalankan.
Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang kemudian diikuti dengan pembenahan standar sanitasi dan higiene.
"Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu," ujarnya.
Selain persoalan teknis pelaksanaan, Sri juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran di kementerian maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengoptimalkan pengalaman dari program penurunan stunting yang telah berjalan, dibanding membangun sistem baru yang memerlukan anggaran besar.
"Saya katakan “too much too soon”. Lesson learned dari program penurunan stunting seharusnya dijadikan acuan dalam perancangan MBG," katanya.
Sri menjelaskan bahwa program penurunan stunting sebelumnya melibatkan berbagai kementerian sesuai tugas dan fungsinya, mulai dari penyediaan sanitasi, edukasi gizi, hingga bantuan sosial untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
“Pendekatan tersebut lebih sistematis dibanding membentuk lembaga baru dengan kebutuhan anggaran yang besar,” katanya.
Menanggapi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan MBG, Sri berpendapat persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh oknum pelaku, tetapi juga dapat dipicu oleh desain program yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
"Korupsi itu dipengaruhi oleh pelakunya atau orangnya, tapi bisa juga peluang korupsi itu dibuat karena desain dari program ini," ujarnya.
Ia menilai skema pelaksanaan MBG yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, serta mitra pelaksana membuat rantai pengelolaan menjadi lebih panjang sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.
Karena itu, Sri mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme yang lebih sederhana, seperti memanfaatkan kantin atau dapur sekolah yang sudah tersedia sehingga birokrasi lebih ringkas dan pengelolaan anggaran lebih mudah diawasi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data. Menurutnya, jika tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat, maka pemerintah harus memiliki data awal atau baseline mengenai kondisi gizi penerima manfaat sebelum program dijalankan.
"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, kondisi penerima manfaat harus diukur lebih dulu sebagai baseline. Dengan begitu, keberhasilan program bisa dievaluasi setelah berjalan," ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang berhasil maupun yang masih memerlukan perbaikan sehingga penyempurnaan program dilakukan berdasarkan bukti yang terukur. Sri berharap keberhasilan MBG tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari efektivitasnya dalam meningkatkan status gizi masyarakat sesuai tujuan awal program.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....