RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah melalui penyediaan lahan, proses rekrutmen peserta didik, hingga persiapan pembangunan sekolah permanen.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengatakan proses pra-pleno penetapan calon peserta didik telah dilakukan bersama Balai Sentra Wasana Bahagia dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari verifikasi data penerima manfaat.

Menurut Zen, Maluku Utara memperoleh dua lokasi utama Sekolah Rakyat, yakni Sekolah Rakyat Dirobati milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang melayani peserta didik dari Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur, serta Sekolah Rakyat Kukumutuk di Kabupaten Halmahera Utara.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Sekolah Rakyat rintisan di Kota Ternate untuk jenjang SD dan SMP, serta di Kota Tidore Kepulauan untuk jenjang SD dan SMA di Akekolano.

“Peserta didik yang baru direkrut akan bersekolah di Sekolah Rakyat Dirobati dan Sekolah Rakyat Halmahera Utara,” ujar Zen kepada rri.co.id, Senin 29 Juni 2026.

Ia menjelaskan, siswa yang telah mendaftar pada Sekolah Rakyat rintisan di Ternate dan Tidore Kepulauan untuk sementara akan mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Rioribati. Langkah itu ditempuh sambil menunggu pembangunan sekolah permanen di masing-masing daerah.

Setelah Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan lahan serta pembangunan gedung disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, para siswa akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat di daerah masing-masing.

Zen berharap Dinas Sosial Kota Ternate dan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan terus mengawal tahapan tersebut dengan melaporkan perkembangan kepada kepala daerah agar penyediaan lahan dan pembangunan sekolah dapat terealisasi tahun ini.

“Kami menunggu proposal dari Dinas Sosial Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Walaupun siswa baru sudah diterima tahun ini, nantinya mereka akan menempati Sekolah Rakyat di Ternate dan Tidore setelah pembangunannya selesai,” katanya.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi.