DPRD Pekanbaru Kawal Janji Pemprov Tanggung Biaya Siswa Tak Lolos Sekolah Negeri
- 29 Jun 2026 16:41 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil Rumbai, Zulkardi, menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkait pembiayaan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa beban biaya.
Ia menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di wilayah Rumbai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian siswa terpaksa beralih ke sekolah swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri.
“Di daerah Rumbai, khususnya Palas, sampai sekarang belum ada SMA maupun SMK negeri. Akibatnya masyarakat terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta,” ujarnya, Senin 29 Juni 2026.
Zulkardi menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang terhenti pendidikannya hanya karena gagal masuk sekolah negeri. Ia mengingatkan pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menanggung biaya siswa yang terdampak keterbatasan daya tampung tersebut.
“Yang akan kita kawal adalah jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Kalau memang tidak masuk sekolah negeri karena daya tampung tidak mencukupi, maka pemerintah harus menepati janjinya untuk membiayai mereka di sekolah swasta,” tegasnya.
Ia menilai DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Selain itu, ia meminta pemerintah segera memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme pelaksanaan program tersebut, termasuk daftar sekolah swasta yang bekerja sama serta skema pembiayaannya.
“Jangan sampai masyarakat bingung. Pemerintah harus segera menjelaskan bagaimana sistemnya, sekolah swasta mana saja yang bekerja sama, seperti apa mekanismenya, sehingga masyarakat mendapat kepastian,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi jangka pendek terhadap keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang setiap tahun tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP. Namun ia menekankan bahwa implementasi di lapangan harus benar-benar diawasi agar tidak berhenti pada tataran wacana.
“Kami akan menagih komitmen pemerintah. Intinya, tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak diterima di sekolah negeri. Jika harus masuk sekolah swasta, maka pembiayaannya harus ditanggung pemerintah sesuai janji yang telah disampaikan,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....