RRI.CO.ID, Tanjungbalai - BPS Kota Tanjungbalai meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Tanjungbalai Nizaruddin saat Rakorpem bersama jajaran Pemkot Tanjungbalai.

Nizaruddin menyebut sebagian masyarakat masih menolak pendataan karena berbagai alasan. Seperti kekhawatiran pajak, perubahan data bantuan, hingga kurang memahami tujuan sensus.

Karena itu, ia meminta dukungan Pemkot Tanjungbalai hingga tingkat lingkungan, untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

"Kami memohon dukungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai level lingkungan. Komunikasi dengan tokoh masyarakat dan bersama-sama turun ke lapangan dengan petugas," katanya, Jumat 26 Juni 2026.

Nizaruddin juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Tanjungbalai dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan pendataan ekonomi. Ia menjelaskan SE 2026 mencakup pendataan pelaku usaha dan keluarga di seluruh Indonesia untuk menghasilkan data yang lebih lengkap.

"Kita punya jargon TIR, yaitu Terima petugas SE 2026, Isi data dengan benar dan Rahasia terjaga," ucap Nizaruddin.

Menurutnya, hasil sensus ekonomi memiliki manfaat besar bagi daerah, mulai dari memahami struktur ekonomi, pembinaan UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga membuka peluang investasi. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, petugas masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk adanya informasi negatif mengenai sensus ekonomi.