RRI.CO.ID, Bandarlampung – Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengantisipasi potensi penolakan dari sebagian masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, petugas sensus diminta mengedepankan pendekatan persuasif saat melakukan pendataan di lapangan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penolakan dari responden menjadi salah satu tantangan yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan sensus. Karena itu, petugas perlu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat pendataan.

Winny menjelaskan petugas sensus harus mampu memberikan penjelasan secara ramah kepada responden, termasuk mengenai pentingnya data yang dikumpulkan bagi pembangunan. Menurutnya, pendekatan yang humanis akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus.

"Tantangannya, petugas sensus kadang-kadang mendapatkan penolakan dari responden. Oleh sebab itu, mereka harus bekerja dengan hati, memberikan pelayanan terbaik kepada responden, menjelaskan dengan baik, dan bertanya dengan cara yang baik," ujar Winny, Sabtu 27 Juni 2026.

Ia menambahkan BPS akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang lengkap dan akurat.

Menurut Winny, masyarakat yang bersedia mengikuti sensus telah berkontribusi dalam penyediaan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik pula kualitas data ekonomi yang dihasilkan.

BPS berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lampung mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat. Data yang terkumpul diharapkan mampu menjadi landasan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.