RRI.CO.ID, Morotai – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia memperkuat pengembangan Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berikutnya.

Pemerintah menetapkan PKSN Daruba sebagai salah satu dari 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan dalam RPJMN 2025–2029. Penetapan tersebut diharapkan mendorong percepatan pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan negara di wilayah terluar Indonesia.

Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfri R. Maith, menegaskan pembangunan kawasan perbatasan menjadi bagian penting strategi pembangunan nasional berkelanjutan. Hasil pengukuran tahun ini akan digunakan menyelaraskan program lintas kementerian dan pemerintah daerah secara lebih efektif.

"Pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing wilayah," katanya. Ia meminta seluruh instansi menyajikan data akurat agar hasil pengukuran mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyambut baik pelaksanaan pengukuran tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat investasi pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

Sebagai informasi, kunjungan tim BNPP RI berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai pada Kamis, 25 Juni 2026. Pertemuan dipimpin Deputi II BNPP RI dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran organisasi perangkat daerah.