RRI.CO.ID, Jakarta - Persoalan Pulau Rempang dan Pulau Galang dinilai dapat menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola pembangunan nasional. Penyelesaian yang komprehensif di kawasan tersebut diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara investasi dan kepastian hukum.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan Rempang dan Galang memiliki posisi strategis. Menurutnya, kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga menyangkut tata kelola agraria.

"Rempang-Galang adalah cermin penting untuk melihat bagaimana pembangunan dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum. Penyelesaian yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional," ujar Iskandar dalam keterangannya, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Iskandar, masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang telah lama mengajukan permohonan. Permohonan tersebut berkaitan dengan pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah yang mereka tempati selama ini.

Ia menjelaskan, berbagai permohonan masyarakat telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN sejak beberapa tahun lalu. Karena itu, penyelesaian persoalan agraria dinilai menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan ke depan.

Menurut Iskandar, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Hal tersebut mencakup masyarakat, pemerintah, investor, serta berbagai lembaga yang memiliki kewenangan di kawasan.

Ia menilai perhatian berbagai lembaga terhadap Rempang menunjukkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan terukur. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.

Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Iskandar menilai diperlukan kejelasan mengenai arah pengembangan kawasan tersebut.

Kejelasan kebijakan dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku investasi.

"Negara perlu menjelaskan secara terbuka arah kebijakan yang akan ditempuh di Rempang dan Galang. Kepastian tersebut akan mendukung proses pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan," ucapnya.

Iskandar juga menyoroti perkembangan investasi baru di kawasan Galang dalam sektor energi dan teknologi. Perkembangan tersebut menunjukkan kawasan Rempang-Galang memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional.

Menurut dia, kawasan tersebut kini tidak hanya dikaitkan dengan industri kaca dan panel surya.

Rempang-Galang juga mulai terhubung dengan pengembangan semikonduktor, hilirisasi industri, serta energi hijau.

"Dari kaca menuju chip, kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang semakin besar ke depan. Potensi tersebut dinilai dapat memberikan manfaat luas apabila dikelola melalui tata kelola yang baik," ucapnya.

Meski demikian, Iskandar mengingatkan pentingnya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif. Menurutnya,, investasi dan perlindungan hak masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian yang saling menguatkan.

Karena itu, IAW mendorong adanya penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Rempang-Galang. Langkah tersebut mencakup peninjauan status tanah, tata ruang, serta berbagai rencana investasi yang berkembang.

Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat ruang dialog antara seluruh pemangku kepentingan terkait. Dialog tersebut dinilai penting untuk membangun kesepahaman dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

"Investasi dapat berjalan dengan baik ketika didukung kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menghadirkan manfaat bagi seluruh pihak," ucapnya.

Iskandar menilai keberhasilan penyelesaian Rempang-Galang dapat menjadi contoh bagi berbagai kawasan strategis lainnya. Model tersebut diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pembangunan, investasi, dan perlindungan hak masyarakat secara seimbang.