RRI.CO.ID, Purworejo - Kenaikan harga BBM Pertamax yang beriringan dengan pelemahan nilai tukar rupiah mulai dirasakan pelaku usaha kecil di Kabupaten Purworejo. Kondisi tersebut dinilai turut menekan daya beli masyarakat dan berdampak pada aktivitas sejumlah sektor usaha.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampaknya adalah Muhammad Wahib, pengusaha obat pertanian di Kecamatan Banyuurip. Ia mengaku aktivitas penjualan masih lesu dan pengiriman barang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Kalau di tempat kami terkait pupuk sepi karena musiman. Jadi, pengiriman pupuk masih stagnan masih sepi," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Wahib, perlambatan ekonomi mulai terasa sejak munculnya konflik di Selat Hormuz yang kemudian disusul kenaikan harga Pertamax. Kondisi tersebut ikut memengaruhi harga sejumlah kebutuhan, termasuk produk pertanian yang dipasarkan kepada petani.

Namun, kondisi berbeda justru dirasakan pelaku usaha kendaraan bekas. Pemilik showroom DEFA Motor Limbangan, Fajri mengatakan permintaan terhadap sepeda motor keluaran lama yang dikenal irit bahan bakar mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

"Industri sepeda motor terutama di tempat kami pegunungan itu sekarang ramai motor-motor seri lama karena irit. Kalau untuk motor tahun-tahun baru sepi, karena mungkin uangnya banyak," ujarnya.

Fajri menilai masyarakat kini lebih selektif dalam membelanjakan uangnya dan cenderung mencari kendaraan yang lebih hemat operasional. Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengoptimalkan program bantuan sosial agar tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, Andang Nugerahatara Sutrisno, memastikan pemerintah daerah terus memantau dampak tekanan ekonomi terhadap masyarakat. Menurutnya, warga yang membutuhkan perlindungan sosial dapat melapor melalui pemerintah desa, kelurahan, maupun kecamatan.

"Kami berharap masyarakat tetap tenang, menjaga pola konsumsi secara bijak. Apabila terdapat warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, dapat segera melapor melalui pemerintah desa/kelurahan atau kecamatan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Andang.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah meningkatnya kerentanan sosial di tengah tekanan harga energi dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.