RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah sedang berencana melibatkan kantin sekolah untuk dapat mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hal ini muncul setelah dilakukan evaluasi terhadap program MBG untuk dapat menjadi solusi terkait dengan efisiensi anggaran dan sekaligus sekaligus mengatasi tantangan distribusi logistik di lapangan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, mendukung langkah tersebut dan memastikan sekolah siap untuk melaksanakannya, namun hari ada Standari Operasional Pelaksanaan (SOP).

Seperti diketahui, Pemerintah sedang melakukan evaluasi pelaksanaan MBG saat ini berbagai kebijakan sedang dipersiapkan salah satunya adalah melibatkan kantin-kantin sekolah, termasuk untuk menjangkau menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Iqbal Najamuddin, jika kemudian kebijakan ini diterapkan, daerah siap mendukung.

"Kalau diserahkan ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan MBG, mereka akan siap melaksanakannya,namun yang harus diperhatikan adalah pentingnya peningkatan mutu dan standarisasi fasilitas tempat makan di lingkungan sekolah," ujar Iqbal Najamuddin, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurutnya, ketika ini melibatkan kantin sekolah beberapa hal perlu dipersiapkan , "Kantin ini perlu dipersiapkan menjadi kantin yang layak memang yang menjadi standar selama ini dapur-dapur yang memang ditugaskan untuk melayani pemberian makan bergizi bagi anak-anak sekolah. Tentu juga standar kantin ini harus dipersiapkan," jelas Iqbal Najamuddin

Ia menambahkan terkait dengan kantin sekolah ini sebenarnya memang sudah banyak, yang perlu dibuatkan adalah standar bahwa kantin yang dipersiapkan untuk melayani ini, itu memang betul-betul kantin yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan program MBG.

"Kalau kebijakan tersebut dilaksanakan tentu akan kami mempersiapkan. Dan insya Allah memang sekolah itu sudah siap juga. Siap untuk melaksanakan program ini. Karena hampir rata-rata sekolah itu kan punya kantin sekarang. Sisa memang bagaimana membuat kantin ini menjadi kantin yang standar dalam rangka pelayanan MBG ini," terang Iqbal

Terkait dengan sekolah -sekolah yang berada di 3T, Iqbal Najamuddin menambah tentu diperlukan perlakuan khusus, misalnya kerjasama dengan pemerintah setempat, "Karena 3T mungkin ada keterbatasan misalnya jumlah siswanya sedikit atau apa. Bisa saja nanti modelnya lain. Atau memang sekolah itu tetap mungkin ada kantinnya ya tetap bahwa kantinnya itu harus memiliki standar. Harus ada standar yang disiapkan memang dalam rangka pelayanan SPPG itu," jelasnya.

Walaupun begitu, Iqbal Najamuddin menyatakan tidak ingin berkomentar jauh mana yang lebih baik mengelola, karena bukan kewenangannya. "Saya mungkin tidak bisa memberikan komentar ya apakah ini baik atau tidak. Tapi minimal bahwa dalam pengelolaan ini, saya kira standar pengolahan SPPG ini kan sudah ada standarnya. Saya kira itu juga bisa diterapkan di kantin sekolah ketika memang kebijakan ini diserahkan ke sekolah.

Saya kira sekolah siap melaksanakan mengikuti standar operasional prosedur dapur-dapur yang memang dipersiapkan dalam rangka pelayanan MBG ini," terangnya (*)