RRI.CO.ID, Surabaya - terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi, pengawasan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Peneliti CELIOS sekaligus Kepala Kebijakan Publik MBG Watch, Isnawati Hidayah, dalam Dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurutnya, fokus utama pelaksanaan program MBG tidak hanya pada tujuan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting, tetapi juga pada sistem pengelolaan agar program berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran. “Yang menjadi sorotan utama adalah tata kelola program. Program ini memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan pemenuhan gizi dan mencegah stunting, namun perlu dipastikan pengelolaannya berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujar Isnawati.

Ia menilai masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, di mana sejumlah wilayah dengan kondisi relatif lebih baik dinilai lebih banyak menerima program dibanding daerah yang memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menambahkan, program MBG seharusnya tidak bersifat umum, tetapi perlu dipetakan secara lebih terarah (targeted) berdasarkan kelompok penerima manfaat.

Di antaranya siswa dari keluarga kurang mampu, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta daerah 3T, agar tujuan program benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi agar distribusi program benar-benar berbasis pada kebutuhan daerah.

Selain itu, MBG Watch juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui arah penggunaan anggaran serta capaian program di lapangan.

“Dengan anggaran yang besar, masyarakat berhak mengetahui bagaimana program ini dijalankan dan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok sasaran,” kata Isnawati.

Ia juga menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, serta orang tua siswa sangat penting agar program lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Selama ini pengawasan masih cenderung terpusat. Padahal pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah adalah yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Mereka perlu dilibatkan secara aktif,” ujarnya.

MBG Watch merupakan koalisi masyarakat sipil yang memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui pengumpulan laporan publik, analisis kebijakan, serta advokasi transparansi dan akuntabilitas program.